Keterangan Gambar : Ilustrasi Moral (*)
RADARMEDAN.COM, BEKASI – Nama David Hendradjid Rahardja (DHR) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini bukan sebagai caleg, melainkan sebagai Direktur Utama PT Mitra Patriot (PTMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi. Pelantikannya yang digelar hari ini, Selasa, (15/7) oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, justru mengundang sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.
Padahal, proses pemilihan DHR diklaim berlangsung profesional dan transparan. Namun, rekam jejak politik dan kejanggalan data akademik membuat publik mempertanyakan sosok yang kini memimpin perusahaan daerah strategis tersebut.
DHR bukan sosok asing di kancah politik lokal Jakarta. Pada 2018, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melalui Partai Perindo, namun gagal. Saat itu, ia bahkan dijatuhi vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti melakukan politik uang (money politics) selama kampanye.
Tak menyerah, pada 2024 David kembali mencalonkan diri—kali ini dari Partai Gerindra—dalam kontestasi yang sama. Namun lagi-lagi, langkah politiknya tak membuahkan hasil. Gagal sebagai caleg, David justru muncul kembali di 2025 sebagai pimpinan BUMD.
Langkah ini membuat sebagian kalangan menduga adanya motif politis di balik pengangkatannya.
“Pelantikannya mungkin buah dari pencalonannya di Gerindra,” duga Syahriddin, Koordinator Mahasiswa Pemuda Revolusi Indonesia (MPRI) dikutip dari gobekasi.id.
Tak hanya rekam jejak politik, publik juga menyoroti gelar akademik Sarjana Hukum (SH) yang kini disandang DHR. Dalam penelusuran yang dilakukan MPRI, nama David hanya tercatat sebagai mahasiswa jurusan Manajemen di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sejak 2005. Dalam database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), ia tercatat mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan pendidikan.
Namun anehnya, dalam waktu kurang dari setahun sejak mencalonkan diri sebagai caleg menggunakan ijazah SMA, David tiba-tiba muncul dengan gelar SH saat mendaftar sebagai Dirut PTMP.
“Kalau dia pernah kuliah di tempat lain, namanya pasti muncul juga di PDDIKTI. Tapi ini tidak ada,” tegas Syahriddin.
PDDIKTI merupakan basis data nasional yang mencatat seluruh aktivitas pendidikan tinggi di Indonesia. Setiap mahasiswa, program studi, dan status pendidikannya bisa dilacak di platform ini secara terbuka.
Penetapan DHR sebagai Dirut PTMP dinilai mencerminkan proses seleksi yang tertutup dan minim uji publik. Apalagi, BUMD seperti PT Mitra Patriot memegang peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi.
“Proses pemilihan ini seperti beli kucing dalam karung. Tapi begitu dibuka, isinya malah tikus. Pas ditanya, tikusnya malah mengeong,” sindir Syahriddin dalam nada satir.
Sebagai catatan, DHR juga sempat mencalonkan diri sebagai Ketua PMI Kota Bekasi, namun kembali gagal. Kini, dengan menduduki jabatan Dirut BUMD, jejak panjang kegagalan politik David berubah menjadi tonggak kemenangan administratif yang sayangnya justru menyisakan tanda tanya besar di mata publik.
Di tengah sorotan ini, publik menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari Pemerintah Kota Bekasi. Masyarakat berhak tahu siapa yang memimpin BUMD dan bagaimana proses seleksinya berlangsung. Lebih dari sekadar administrasi, jabatan strategis seperti Dirut PTMP menyangkut kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik.
Pelantikan hari ini boleh saja sah secara prosedural, namun legitimasi moral dan sosial tetap bergantung pada integritas sang pemimpin. (Jait)/pe
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
