RADARMEDAN.COM, Pematang Siantar - Kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal yang dijaga pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dengan beragam macam program untuk masyarakatnya khususnya masyarakat miskin/ tidak mampu.
Tetapi pembiayaan kesehatan masih menjadi polemik hingga saat ini karena berbagai keluhan peserta pembiayaan kesehatan.
Seperti halnya salah satu rumah sakit swasta di Kota Pematang Siantar, masih ditemukan masyarakat peserta PBI/ PBPU Pemda Simalungun yang mengeluh gegara kartu kepersertaan PBI/ PBPU Pemda Simalungun kebanyakan diblokir tanpa alasan yang jelas, sehingga sebabkan keluhan bagi pasien yang berobat di rumah sakit gegara harus mengeluarkan biaya mandiri.
Salah seorang narasumber yang ingin namanya dirahasiakan kepada wartawan media ini (16/7) menyampaikan keluhannya.
"Salah satu fakta pasien di Rumah Sakit Swasta, banyak Kepesertaan BPJS Kes (Iuran premi anggaran Pemda) tidak berlaku lagi, tanpa sepengetahuan pemegang Kartu Kepesertaan. Akibatnya, pasien kewalahan karena keberadaan ekonominya berkaitan dengan Pembiayaan Medis (Pasien Umum)," ungkapnya.
BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar melalui Ka.bag Mutu dan Layanan Peserta BPJS Kesehatan Maulina Hutajulu,SE didampingi Staff Komunikasi dan Kesekretariatan Suparli, SE menanggapi informasi tersebut, saat disambangi ke kantor BPJS Kesehatan, Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Rabu (26/7) siang.
Maulina Hutajulu, SE menjelaskan beberapa produk BPJS Kesehatan seperti Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Bansos PBI JK) merupakan bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Sesuai dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin yang iurannya bersumber dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Maulina Hutajulu atau sering disapa dengan Uli melanjutkan, ada bantuan sosial Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (Bansos PBPU Pemda) dengan sumber iuran dari bantuan pemerintah daerah, selain itu produk PPU (Pekerja Penerima Upah) yang diperuntukan untuk karyawan, PNS, TNI/Polri, Pensiunan. Serta ada produk (PBPU)/Mandiri, merupakan peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
Uli menjelaskan, kondisi penyebab non aktifnya peserta PBPU Pemda Simalungun, disebabkan karena data peserta yang tidak valid atau kondisi administrasi yang tidak sesuai.
"Penyebab non aktifnya kepesertaan PBPU Pemda disebabkan NIK yang tidak valid, anggaran daerah yang mengalami keterbatasan sehingga terjadi pengurangan kepersertaan PBI yang tidak mencukupi, Peserta Pindah Alamat, selain itu hasil verifikasi dari pemerintah desa atas kepesertaan PBI/PBPU Pemda Simalungun," katanya, dan menyampaikan jika hal tersebut sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 13 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, pasal 8 ayat 4, yang berisi tentang nomor identitas peserta.
"Data peserta PBPU Pemda yang masih aktif dan non aktif, selalu kita serahkan ke Setiap Nagori/ Desa serta Puskesmas," cetusnya.
Uli menjelaskan peningkatan jumlah kepersertaan PBPU Pemda untuk Juni dan Juli 2023.
"Kepesertaan PBPU Pemda Juni 2023 sebanyak 68.472 Peserta dan Juli 2023 sebanyak 75.459 Peserta, dalam 1 bulan meningkat cukup tinggi," bebernya.
Selain itu Maulina Hutajulu atau disapa dengan Uli, menambahkan jika BPJS Kesehatan setiap 3 bulan melakukan Forum Grup Discusion di Desa/ Nagori dan menurutnya ada 2 jenis forum yang rutin dilakukan BPJS Kesehatan seperti Forum Diskusi Kemitraan dan Forum Diskusi Kemasyarakatan.
Saat wartawan menanyakan tentang anggaran Pemda yang disetorkan sebagai iuran peserta PBPU Pemda yang sebelumnya aktif tetapi tetiba non aktif, sehingga, dapatkah peserta mengklaim iuran yang disetorkan Pemda sebelumnya, untuk dicairkan dalam bentuk tunai.
Ka.bag Mutu dan Layanan Peserta Maulina Hutajulu,SE menjawab, "Tidak Bisa, tetapi ada namanya sistem mutasi kepesertaan, misalkan peserta tersebut merupakan golongan ekonomi mampu atau lainnya maka akan di non aktifkan dan itu semua sesuai arahan Pemda ke kita sesuai Nota Kesepakatan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun," cetusnya.
"Dalam hal Pengesahan atau perubahan Peserta PBPU Pemda, Usulan anggaran, dan lainnya merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Simalungun Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun," Tutup Maulina Hutajulu, SE dan memperkenalkan Kanal layanan BPJS Kesehatan seperti Aplikasi Mobile JKN menggunakan aplikasi android, Pandawa dengan nomor layanan 08118165165, CHIKA (Chat Asistent client) dengan nomor layanan 08118750400 dan kanal ini melayani setiap orang untuk memeriksa kepesertaan dan terakhir Mobile Costumer servis (MCS) yang berfungsi untuk sosialisasi kesetiap desa/Nagori, pembayaran iuran, pendaftaran peserta mandiri, dan lainnya.
Penulis : Andrew T Panjaitan, ST/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)