▴Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih, Cek DPT Online▴ 
Keterangan Gambar : Sekjen DPP Bara JP dr Reagen saat ditemui di Markas DPP Bara JP, Kayu Putih pada hari Jumat, (11/10/2024) sekira pukul 17.22 WIB.
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Bara JP Dukung Ucapan Prabowo, Menteri Jangan Cari Uang Dari APBN. Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP Bara JP dr Reagen saat ditemui di Markas DPP Bara JP, Kayu Putih pada hari Jumat, (11/10/2024) sekira pukul 17.22 WIB.
"Kalau menteri yang cari uang dari APBN sebaiknya jangan masuk kabinet, ini bahaya. Bisa bocor sia - sia APBN Kita tanpa manfaat," katanya.
Reagen menyampaikan akan minta Pak Prabowo agar setiap nama calon menteri, sebelum dilantik maka sebaiknya nama-nama tersebut dikirim ke OJK, BPK, RI, KPK, dan Kejaksaan agung, agar propelingnya jelas," tandasnya.
"Kami juga ada catatan nama - nama Calon Menteri dan akan menyampaikan ke Presiden Prabowo, khususnya nama - nama yang terindikasi kasus hukum," tutupnya, sembari berharap agar rekan - rekan NGO untuk turut bersama mengawasi yang akan duduk menjadi menteri.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, (10/10/2024) Kemarin.
Prabowo meminta agar partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri, tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN. Prabowo mengatakan, pesan tersebut sudah dia sampaikan kepada semua ketua partai koalisi yang mendukungnya.
"Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintahan yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," katanya.
Dia menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan.
"Ini era digital dan teknologi, pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," katanya.
Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Namun dia menekankan sumber pendanaan partai politik mesti diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Untuk itu, Prabowo mengatakan, pendanaan partai politik bisa didanai dari kekayaan negara. Namun, ujar dia, diperlukan pengelolaan sumber kekayaan tersebut agar terserap maksimal ke dalam kas negara.
"Ini terbuka saja, mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," katanya.
Prabowo meminta pejabat negara di pemerintahannya mendatang menjelaskan keadaan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Sebab, Prabowo melihat masih terdapat penghalusan bahasa sehingga terkesan tidak jujur. Menurut dia, penghalusan bahasa tersebut sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia.
“Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Ya bilang miskin, ya, miskin gitu loh. Enggak enak, tetapi kita sebagai pemimpin harus berani melihat itu. Kita harus berani melihat kesulitan,” kata Prabowo.
Penulis : Andrew T Panjaitan,ST/pe
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Camat Sipahutar non aktif Budiarjo Nainggolan (BN) divonis 1 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan pemilu sebagaimana diatur pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Junto Pasal 71 ayat (1) UU No. 26 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024 di Tiara Convention Center Medan. Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024. Bertempat di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dua pasangan calon (Paslon) dengan nomor urut 1, Bobby . . .
RADARMEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN - Kasus viral seorang anak yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Padangsidimpuan kini berakhir dengan kesepakatan damai, Selasa (12/11/2024). Mediasi dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna. Setelah melalui mediasi yang diinisiasi oleh kepolisian dan dihadiri oleh pj. Bupati, . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Rumah Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu yang juga mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, diduga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal (OTK). Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syafrudin saat dikonfirmasi membenarkan kejadian . . .
RADARMEDAN.COM -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan menggelar debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini, Jumat (8/11/2024) di Four Point by Sheraton Jalan Gatot Subbroto Medan yang akan dimulai pada pukul 19.00 WIB-21.00 WIB. Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi . . .
RADARMEDAN.COM - Kembali Pemko Medan meraih penghargaan bergengsi di sektor digitalisasi. Kali ini Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan Championship TP2DD (Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terbaik 1 tahun 2024 tingkat Kota Wilayah . . .
RADARMEDAN.COM - Sebagai upaya mencegah terjadinya ancaman dan serangan siber yang semakin kompleks di era digital saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mengadakan Sosialisasi Keamanan Siber bertempat di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (7/11). Sosialisasi yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Penebangan kayu di kaki pegunungan Sipiso-piso beberapa waktu lalu membuat sejumlah pihak bertanya bagaimana legalitas penebangan kayu tersebut. Informasi yang diperoleh media ini saat menelusuri kasus ke desa Situnggaling, kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Oktober 2024 lalu bahwa kegiatan tersebut sudah . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Pengeroyokan empat warga yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Tarutung - Sipirok Rabu (30/10) kini menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Pidana Dr. Raja Induk Sitompul SH MH menyebut penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di daerah Pahae itu murni kriminal dan harus diusut. "Menyikapi . . .
