RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Sebanyak 387 PNS dengan rincian 276 orang beragama Islam, 101 beragama Kristen dan 10 orang beragama Katolik melaksanakan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil (PNS) pada lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Senin (12/12).
Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, melalui bimbingan dan arahanya mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah memperoleh kesempatan mengambil sumpah dan pengangkatan.
"Selamat kami ucapkan kepada seluruh pegawai yang telah melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji PNS. Semoga Tuhan YME memberikan hikmat dan kekuatan bagi rekan-rekan untuk senantiasa memegang dan melaksanakan sumpah janji PNS," katanya.
Katanya lagi, pengambilan sumpah janji PNS merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sumpah PNS yang diucapkan di hadapan atasan yang berwenang merupakan pernyataan kesanggupan dalam sumpah janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Disebutkan Bupati, yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang mempunyai dedikasi dan kemampuan lebih yang bisa mengalahkan sekian banyak calon pegawai negeri sipil se- Indonesia, yang diharapkan bisa membawa Labuhanbatu ke arah yang lebih baik lagi.
"Saya berharap kepada saudara semua, tolong jaga etika dan bekerjalah sepenuh hati, bekerjalah sesuai dengan kemampuan, jangan malas bertanya tapi harus selalu berkolaborasi bagaimana memikirkan Kabupaten Labuhanbatu ini mencapai prestasi-prestasi yang diharapkan oleh masyarakat Labuhanbatu," ucap Bupati.
Diakhir bimbingan dan arahanya, Bupati berpesan, teruslah bekerja, teruslah berinovasi, tunjukkan bahwa layak menjadi PNS di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. "Berikanlah dedikasi yang tinggi, berikanlah pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan Labuhanbatu," pungkas Bupati.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Drs Zainuddin Siregar, mengatakan, pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan Pemkab Labuhanbatu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, tentang manajemen Pegawai Negeri sipil.
"Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," sebutnya.
Hal ini merupakan salah satu usaha pembinaan terhadap PNS berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang sumpah janji pegawai negeri sipil yang menyatakan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujar Zainudin.
Hadir menyaksikan pengambilan sumpah janji tersebut, Sekda Kabupaten Labuhanbatu Ir Hasan Heri Rambe, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Kaban, pemuka agama Islam, Kristen, Katolik dan ratusan PNS pengambilan sumpah. (BS)/PE
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)