Keterangan Gambar : Sahat mengajak apatur negara sebagai pengelola anggaran agar melalukan verifikasi kebutuhan warga terdampak untuk memastikan manfaat anggaran jaring pengaman sosial akibat wabah Covid - 19, Kamis 2 April 2020 (Foto Istimewa)
RADARMEDAN.COM - Aktivis antikorupsi Sahat Simatupang meminta pengawasan penggunaan anggaran penanganan wabah corona virus disease (Covid - 19) dilakukan dengan sangat ketat. Sahat mengajak warga masyarakat penerima manfaat yang dibiayai APBN dan APBD terlibat aktif mengawasi berbagai bantuan yang akan dikucurkan pemerintah.
Dilain pihak, Sahat mengajak apatur negara sebagai pengelola anggaran agar melalukan verifikasi kebutuhan warga terdampak untuk memastikan manfaat anggaran jaring pengaman sosial akibat wabah Covid - 19.
" Kuncinya hanya pada transparansi dan akuntabilitas penggunan anggaran penanggulangan wabah serta dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat Covid - 19." kata Sahat Simatupang, Kamis 2 April 2020.
Sahat menilai anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp 405,1 triliun ditambah anggaran daerah (APBD) dan bantuan pihak ketiga jangan sampai tumpang tindih yang bisa membuka peluang terjadinya korupsi.
"Apalagi untuk pengadaan alat kesehatan, alat pelindung diri, obat, bahan kebutuhan pokok dan barang pakai habis." ujar Sahat mengingatkan.
Sahat meminta penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan penggunaan anggaran diatas 100 juta terutama untuk pembelian alat kesehatan dan bantuan pangan.
" Sejak dari awal celah korupsinya kita cegah agar manfaat bantuan negara dan perintah daerah betul - betul dirasakan rakyat. Saya sarankan KPK mengajak dan melatih lembaga pengawas anggaran yang kredibel untuk mengawasi penggunaan anggaran wabah covid - 19." ujar Sahat.
Jika KPK kekurangan personil mengawasi, sambung Sahat, bisa mengajak dan melatih lembaga pengawas anggaran atau melatih warga mengawasi penggunaan anggaran dalam masa darurat seperti saat ini.
" Mungkin KPK juga bisa membuat desk khusus pengawasan dana darurat Covid - 19 sebagai bukti keseriusan KPK dalam masa kedaruratan ini." tutur Sahat.
KPK, ujar Sahat, jangan sampai kewalahan mengawasi anggaran penaggulangan wabah Covid - 19 yang begitu besar.
"Jangan sampai setelah wabah corona mereda akan banyak pihak terjerat korupsi dengan ancaman hukuman mati. Penggunaan anggaran wabah Covid - 19 juga menjadi pertaruhan kejujuran bangsa Indonesia dimata dunia karena semua negara terdampak corona pasti melakukan hal yang sama." kata Jurnalis Tempo ini. (SS)/PE
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
