RADARMEDAN.COM, BATAM – Warga Pulau Mubut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, tiga bulan belakangan ini mengeluh terkait masalah BBM subsidi dari pemerintah. Pasalnya, sudah tiga bulan surat rekom BBM subsidi tersebut, tidak dikeluarkan oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam.
Dengan adanya surat rekom itu, mereka bisa membeli minyak solar BBM subsidi untuk keperluan penerangan di tempat tinggal mereka. Dengan tidak adanya surat rekom itu, terpaksa harus membeli BBM non subsidi, supaya bisa menggunakan mesin genset sebagai alat penerangan di tempat tinggal warga itu.
Seperti penuturan Guntur Ketua RW 05 Pulau Mubut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang mengatakan kepada media ini, kurang lebih 3 bulan belakangan ini, surat rekom BBM subsidi tidak lagi dikeluarkan oleh pihak Dinsos Batam.
“Kami selama tiga bulan ini, terpaksa membeli BBM non subsidi jenis solar dari pengecer dengan harga industri. Ini kan sangat memberatkan bagi kami warga yang tinggal di pulau, khususnya Pulau Mubut. Karena harga jual solar tersebut jauh lebih mahal dibanding dari harga subsidi pemerintah. Ini sangat menambah beban bagi kami, warga yang tinggal di pula,” kata Guntur di kantor Dinsos Kota Batam, Kamis (06/07/2023).
Guntur menyebut, masalah ini sudah sering disampaikan dan ditindak lanjuti kepada pihak Dinsos, guna mencari solusinya. Namun sampai saat ini tidak ada kepastian, kapan surat rekom tersebut bisa kembali dikeluarkan.
“Kami sudah sering menyampaikan masalah ini bagaimana untuk solusinya. Sebenarnya, tadi sudah mau turun warga sekitar 30 orang, namun saya anjurkan supaya jangan ramai-ramai. Makanya, kami datang bertiga saja, saya selaku Ketua RWnya dan bapak yang dua ini selaku Ketua RT. Kami datang ke Dinsos ini supaya mencari solusi terbaik, bagaimana agar surat rekom tersebut bisa kembali diterbitkan seperti biasanya,” kata Guntur dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Guntur mengatakan, untuk satu surat rekom saja diberi jatah pembelian solar sebanyak 350 liter untuk satu minggu.
“Setiap malam 2 unit mesin genset kami pakai, untuk penerangan warga sebanyak 120 KK. Jadi perlu dibutuhkan solar sebanyak 350 liter per minggu,” paparnya.
Hal yang sama juga dikatakan Abu Bakar, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Galang menyebut, sudah tiga bulan surat rekom BBM subsidi tak dikeluarkan Dinsos Batam. Hal ini tentu menambah beban pengeluaran bagi warga.
“Kami butuh solusi dari Dinsos dan pertamina, supaya kami bisa membeli BBM solar bersubsidi. Jadi perlu ada kepastiannya, kapan surat rekomnya bisa dikeluarkan, soalnya masalah ini menyangkut kebutuhan warga. Kami berharap supaya pemerintah peduli untuk memberi solusinya,” ucap Abu Bakar berharap.
Menurut Abu, ada tiga kecamatan warga yang berdomisili di pulau mengalami hal yang sama, yaitu, Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang.
“Di tiga kecamatan tersebut warga mengalami nasib yang sama, terkait pembelian BBM subsidi jenis solar. Dengan itu, kami minta kepada bapak Wali Kota Batam dan bapak Gubernur Kepri untuk memberi solusi demi kenyamanan warga yang kena dampak terkait BBM subsidi tersebut,” pinta Abu Bakar berharap.
Sementara itu, Vidi pegawai Dinsos Kota Batam yang membidangi seksi pemberdayaan masyarakat, ketika dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, Kamis (06/07/2023) mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah ini dengan Pertamina dan BPH Migas. Namun sampai saat ini belum ada solusi, terkait penerbitan surat rekom BBM subsidi itu.
“Kami sudah pernah membicarakan hal ini kepada pihak Pertamina dan BPH Migas. Namun belum ada solusinya. Kami bukan bermaksud mempersulit warga. Hanya saja kami tidak bisa mengeluarkan surat rekom tersebut tanpa ada kepastian aturan yang ditetapkan sebagai pedoman kami. Kalau menurut aturan yang masih berlaku saat ini, untuk BBM subsidi penerangan warga itu, adalah BBM jenis minyak tanah. Sementara yang dibutuhkan warga kan jenis solar. Nah, inilah persoalannya. Jadi kami tidak berani mengeluarkan surat rekomnya. Walaupun misalnya, kami terbitkan surat rekomnya, namun pihak SPBU tidak melayani mereka, kan percuma juga, justru menimbulkan masalah lagi,” jelasnya.
Selanjutnya Vidi menyarankan, supaya warga mengajukan permohonan resmi secara tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Batam.
“Sebaiknya mereka mengajukan permohonan tertulis secara resmi, kepada bapak Kepala Dinsos. Dengan adanya surat tersebut, nantinya ada dasar kami membahas masalah ini dengan pihak pertamina. Kami tidak berwenang memanggil pihak pertamina, namun kalau melalui DPRD nanti bisa langsung dipertemukan, antara kami dengan pihak Pertamina dan BPH Migas,” ujarnya. (Manser)PE
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
.jpg)
