Sekolah Rakyat Wujudkan Amanat UUD 1945 untuk Penuhi Hak Belajar Warga Negara
Sekolah Rakyat adalah jenjang pendidikan sekolah formal SD, SMP sampai SMA

RADARMEDAN.com - Ada salah paham di masyarakat terkait dengan frasa ‘Sekolah Rakyat’ karena dianggap sebagai bentuk SR (Sekolah Rakyat) cikal-bakal Sekolah Dasar (SD) yang mulai dijalankan pada tahun 1964.

Ketika itu pemberontakan G30S/PKI membuat kelanjutan pendidikan yang dimulai pada bulan Juli pindah ke bulan Januari karena chaos sejak akhir September 1965.

Tapi, di era Orde Baru (Orba) awal pendidikan mulai lagi bulan Juli pada tahun 1979 sampai sekarang.

Nah, ternyata Sekolah Rakyat yang dikembangkan oleh Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto/Wapes Gibran Rakabuming Raka yang dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) adalah jenjang pendidikan sekolah formal SD, SMP sampai SMA dengan sistem sebagai boarding school.

Langkah ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam mewujudkan amanat UUD 1945: 

• Pasal 31 Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
• Pasal 31 Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Sekolah Rakyat dijalankan untuk ‘menampung’ anak-anak dari kalangan miskin dan sangat miskin yang di dalam UUD 1945 wajib disekolahkan oleh negara di tingkat SD dan SMP sebagai hak belajar 9 tahun. Mereka ada yang benar-benar tidak bisa masuk SD negeri karena berbagai alasan sedangkan ke SD swasta tidak mampu karena terbentur biaya.

Putus Sekolah

Sementara itu ada pula drop out di SD dan tidak melanjutkan ke SMP. Juga ada drop out di SMP dan lulusan SMP tidak dilanjutkan ke SMA serta lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Sekolah Rakyat menampung anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin (kemiskinan ekstrem). Program Sekolah Rakyat hadir untuk memutus rantai kemiskinan yang menghalangi warga peroleh pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang setara dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

Inilah yang jadi sasaran Sekolah Rakyat yaitu memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

• Angka putus sekolah secara total untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK mencapai 66.866 siswa pada tahun 2025.
• Sedangkan jumlah anak usia pendidikan dasar 9 tahun yang tidak bersekolah yaitu kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) anak usia 7-18 tahun: 2.922.607 (Susenas, BPS dan Kemendikdasmen)
• Tingkat drop out SD: peserta didik yang putus sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 58.623 (Kemendikdasmen).
• Tingkat drop out SMP: 10.088 siswa jenjang SMP yang putus sekolah secara nasional pada tahun ajaran 2025/2026 (Kemendikdasmen).
• Tingkat drop out SMA: sekitar 68% atau lebih dari 3 juta lulusan SMA/SMK di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dilaporkan berada di kisaran 32,89%.

Itu artinya 67,11% lulusan SMA (konvensional) ada di masyarkat dengan berbagai kegiatan. Ini bisa jadi pijakan berpikir agar lulusan SMA Sekolah Rakyat tidak jadi beban keluarga karena tidak bisa masuk ke dunia kerja formal dan tidak pula bisa buka usaha atau pekerjaan mandiri.

Anak-anak yang tidak bersekolah dan drop out karena berbagai alasan merupakan “The Invisible People” yaitu warga negara yang tidak kasat mata.

Praktek Lapangan

Tahun 1990-an mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta, dilatih untuk membuka usaha yang jadi bagian dari kurikulum. Waktu itu pengusaha, (Alm) H. Probosutejo, sebagai pendiri universitas tersebut. Penulis diajak ke beberapa kegiatan mahasiswa terkait dengan usaha mereka.

Nah, murid-murid SMA Sekolah Rakyat diberikan lahan untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan. Lahan Sekolah Rakyat bisa dimanfaatkan untuk tempat praktek. Lahan Sekolah Rakyat minimal 5-10 hektare yang lebih dari cukup untuk tempat praktek.

Sampai Maret 2025 dari 198 lokasi yang diusulkan jadi tempat pendirian Sekolah Rakyat 45 lokasi di antaranya sudah siap beroperasi. Usulan datang dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan.

Sementara itu guru-guru di Sekolah Rakyat diseleksi dari 60.000 guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ini bagian dari usaha menjaga kualitas lulusan Sekolah Rakyat.

Berdasarkan data Susenas penyebab anak tidak sekolah, antara lain: tidak ada biaya 20,35%. Ini merupakan celah bagi Sekolah Rakyat untuk memenuhi hak belajar setiap warga negara. Dalam hal ini penyebab tersebut terjadi pada invisible people yang butuh penanganan yang serius karena terkait dengan pemenuhan hak-hak warga yang dijamin oleh UUD 1945.

Pendidikan Konvensional

Maka, program Sekolah Rakyat bergerak membantu, paling tidak mengurangi, anak yang tidak bersekolah serta angka putus sekolah sehingga tercapai kualitas pendidikan yang memerdekakan anak-anak dari kebodohan.

Hanya saja ternyata Sekolah Rakyat tetap seperti SD, SMP dan SMA yang ada dengan kurikulum yang sama. Hanya saja sifatnya boarding school (siswa tinggal di asrama) dengan biaya pendidikan dan asrama gratis. Ini sama saja dengan pendidikan konvensional bedanya hanya bebas biaya dan siswa tinggal di asrama.

Sejatinya, Sekolah Rakyat harus ‘out of the box’ tidak hanya sebatas pendidikan konvensional. Selain mata pelajaran umum seperti layaknya sekolah konvensional, di Sekolah Rakyat perlu pembekalan keterampilan yang bisa diandalkan setelah lulus, terutama lulus SMA.

Soalnya, adalah mustahil mengharapkan semua lulusan SMA Sekolah Rakyat lanjut ke pendidikan tinggi melalui bea siswa. Maka, format Sekolah Rakyat adalah menyiapkan lulusan SMA dengan bekal yang bisa dipakai untuk bekerja sendiri bahkan membuka lapangan pekerjaan.

Kalau saja SMA Sekolah Rakyat diformat sebagai ‘vocational school’ dengan memberikan bekal pengetahuan praktis (keterampilan) tentulah bukan lagi sebagai sekolah konvensional yang hanya meluluskan murid tanpa bekal untuk mandiri.

Bisa saja format SMA Sekolah Rakyat dengan jurusan pertanian dan perikanan, dahulu ada SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), dan olahraga, dahulu ada SGO (Sekolah Guru Olahraga).

Lulusan SMA studi pertanian atau perikanan bisa jadi pendamping petani dan nelayan sekaligus sebagai motivator untuk meningkatkan hasil dan nilai jual hasil pertanian. Mereka jadi staf di dinas-dinas pertanian dan perikanan setelah lulus SMA bidang studi pertanian atau perikanan Sekolah Rakyat.

Tenaga Penggerak

SGO jadi penting karena cabang atletik dan renang Indonesia kalah telak dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara miskin di Afrika sekarang meguasai cabang-cabang olahraga atletik, terutama sprint dan marathon. Lulusan SGO bisa jadi guru di SD dan SMP sebagai pegawai di dinas-dinas olahraga.

Sebagai negara agraris lulusan Sekolah Rakyat bisa mengolah lahan atau pendamping petani. Bisa juga mitra di sektor perikanan. Soalnya, pegawai di dinas-dinas pertanian dan lulusan sarjana pertanian tidak bisa diharapkan sebagai penggerak warga (desa) untuk mengolah lahan. Bisa saja karena titel yang mereka sandang jadi ‘beban’ untuk menjangkau petani di desa-desa sampai pelosok. Maka, mereka memilih pekerjaan ‘kerah putih’ dengan latar belakang sarjana pertanian.

Selain itu perlu juga Sekolah Rakyat mencari bakat dan minat melalui cara-cara yang komprehensif. Di akhir tahun 1980-an penulis mewawancara seorang guru early education, seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), di JIS (Jakarta International School).

Murid-murid di bawa ke satu objek, seperti kebun binatang atau pabrik. Tidak perlu harus study tour yang memerlukan biaya sampai jutaan rupiah.

Guru-guru pendamping membuat rekaman berupa catatan tentang perilaku anak-anak. Mereka tidak diarahkan, tapi inisiatif anak-anak itu yang diperhatikan. Ada saja anak yang tidak mau turun dari bus. Ada yang hanya sampai pintu masuk. Dan seterusnya. Catatan inilah, dari PAUD sampai SMA, yang akan dilihat oleh perguruan tinggi dari Amerika Serikat (AS) dalam memilih siswa untuk menerima bea siswa.

Nah, di Indonesia anak-anak di PAUD pun sudah diajarkan materi-materi formal yang tidak perlu. Padahal, PAUD dan taman kanak-kanak (TK) merupakan jembatan dari lingkungan keluarga ke masyarakat, dalam hal ini kelak sekolah bukan memberikan materi pendidikan formal.

Dengan moto Sekilah Rakyata Memuliakan “The Invisible People” sejatinya Sekolah Rakyat menjalankan program ‘out of the box’ sehingga lulusan Sekolah Rakyat, terutama tingkat SMA, tidak hanya sebatas mengandalkan ijazah semata untuk cari kerja. Tapi, mereka. lulusan SMA Sekolah Rakyat, justru memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di Sekolah Rakyat untuk membuka lembaran kehidupan yang baru.

Bahkan, bisa membuka lapangan kerja baru yang menampung tenaga kerja yang tidak terserap di sektor kerja formal (Bahan: kemensos.go.id dan sumber-sumber lain). [*]

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan