Risiko Tertular HIV/AIDS Melalui Hubungan Seksual Bukan Karena Penyimpangan Seksual
Kondisi saat terjadi hubungan seksual di dalam atau di luar nikah

Oleh: Syaiful W Harahap*

RADARMEDAN.com – “Menyikapi tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F–PKS) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.” Ini lead pada berita “Fraksi PKS DPRD Medan Dorong Lahirnya Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual” (analisadaily.com, 8 Juli 2026).

Ada beberapa hal yang tidak akurat pada judul dan lead berita ini, yaitu:

Pertama, terkait dengan ‘tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Medan’ tidak ada kaitannya dengan ‘Perilaku Penyimpangan Seksual’ karena risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual, dalam hal ini ‘perilaku penyimpangan seksual,’ tapi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual, di dalam atau di luar nikah, salah satu atau keduanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom selama hubungan seksual. Ini fakta!

Kedua, dalam konteks seksualitas tidak dikenal istilah ‘perilaku penyimpangan seksual’ yang dikenal adalah hubungan seksual yang berisiko tertular HIV/AIDS atau PIMS (penyakit infeksi menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, virus kanker serviks, klamidia dan lain-lain).

Hubungan seksual yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS dan PIMS (perlu diingat bukan karena penyimpangan seksual), yaitu:

(1). Laki-laki atau perempuan dewasa melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) tanpa kondom di dalam nikah dengan pasangan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS,

(2). Laki-laki atau perempuan dewasa melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) tanpa kondom di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS,

(3). Laki-laki dewasa melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti pasangan, yaitu pekerja seks, karena bisa saja salah satu pekerja seks tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS,

Pekerja seks sendiri dikenal ada dua tipe, yaitu:

(a). Pekerja seks langsung adalah pekerja seks yang kasat mata yaitu pekerja seks yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan. Tapi, sekarang lokalisasi pelacuran sudah pindah ke media sosial dengan transaksi melalui telepon seluler (Ponsel).

(b). Pekerja seks tidak langsung adalah pekerja seks yang tidak kasat mata yaitu pekerja seks yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), pekerja seks high class, cewek prostitusi online, pekerja seks online, dan lain-lain. Ini ada di media sosial dengan transaksi melalui telepon seluler (Ponsel).

(4). Laki-laki dewasa melakukan hubungan seksual penetrasi (anal) tanpa kondom dengan Waria karena bisa saja salah satu Waria tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS,

Sebuah studi di Kota Surabaya, Jawa Timur, tahun 1990-an menunjukkan pelanggan Waria kebanyakan laki-laki yang mempunyai istri. Mereka jadi ‘perempuan’ (ditempong) sedangkan Waria jadi ‘laki-laki’ (menempong). Ini membuat risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS kian tinggi.

(5). Perempuan dewasa melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) tanpa kondom dengan gigolo karena bisa saja salah satu dari gigolo tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS dan PIMS.

Dalam berita disebutkan: Ia (Ketua Komisi II DPRD Medan H. Kasman bin Maraskati Lubis-Pen.) menyebutkan, dalam analisis ancaman nonmiliter yang termuat dalam dokumen tersebut, perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) turut dibahas sebagai salah satu bentuk ancaman.

Dalam Perpres tersebut yang disebut ancaman nonmiliter adalah penyebaran LGBTQ bukan melarang LGBTQ karena LGBTQ ada di alam pikiran.

Baca juga: Perpres Nomor 111 Tahun 2025 Melarang Penyebaran LGBTQ Bukan Melarang LGBTQ

Usulan F–PKS tersebut tidak akurat karena tidak ada dasar hukum melarang seorang anak manusia lahir dengan orientasi seksual sebagai heteroseksual dan homoseksual. Lagi pula orientasi seksual pada LGB sebagai homoseksual ada di alam pikiran. Begitu juga dengan heteroseksual juga ada di alam pikiran.

Baca juga: LGB Minus T dan Q Sebagai Orientasi Seksual Hanya Ada di Alam Pikiran

Lead berita mengesankan dan menggiring opini yang menyesatkan yaitu ‘tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Medan’ karena penyimpangan seksual.

Sayang, dalam berita tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ‘penyimpangan seksual.’

Jika ‘penyimpangan seksual’ dikaitkan dengan perilaku seksual LGB, tanpa T dan Q karena T dan Q bukan orientasi seksual, maka laki-laki dan perempuan heteroseksual yang melakukan perilaku seksual LGB sudah tertular HIV/AIDS.

Faktanya: Tidak!

Lagi pula seks pada lesbian bukan faktor risiko penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual karena tidak ada seks penetrasi.

Tidak sedikit pasangan suami-isti yang terikat pernikahan yang sah menurut agama dan hukum juga ada yang melakukan perilaku seksual LGB, yaitu:

• Seks oral
• Seks anal
• Posisi ‘69’ – mulut suami ke vagina istri (cunnilingus) dan mulut istri ke penis suami (fellatio)

Jika dikaitkan dengan pernyataan pada lead berita yang sebut ‘tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Medan’ karena penyimpangan seksual, maka pasangan suami-istri yang melakukan seks oral, seks anal posisi ‘69’ sudah tertular HIV/AIDS.

Tapi, faktanya tidak!

Maka, risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual tidak ada kaitannya dengan ‘penyimpangan seksual’ karena risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual karena kondisi saat terjadi hubungan seksual di dalam atau di luar nikah.

Kota Medan sendiri sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, tapi hasilnya ‘nol besar’ karena hanya normatif yang tidak memberikan cara konkret mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual.

Yang perlu diingat terkait dengan usul F-PKS tersebut adalah: perilaku seksual ala LGB ada di ranah privasi dengan pijakan intimasi (keakraban) sehingga mustahil bisa dijangkau.

Terkait dengan kasus HIV/AIDS di Kota Medan yang perlu dilakukan Pemko Medan adalah:

• Merancang regulasi yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk mencari warga Kota Medan pengidap HIV/AIDS yang belum terdeteksi
• Melakukan konseling HIV/AIDS terhadap suami ibu hamil (Bumil), bukan melakukan tes HIV terhadap Bumil
• Jika Pemko Medan tetap pakai ‘kacamata kuda’ dengan tes HIV terhadap Bumil tapi tidak melakukan tes HIV terhadap suami Bumil yang HIV-positif, maka penyebaran HIV/AIDS terjadi secara massif di Kota Medan

Sekarang ini ketika lokalisasi pelacuran sudah pindah ke media sosial, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menerapkan seks aman bagi laki-laki yang membeli seks secara dalam jaringn (Daring) karena transaksi terjadi lewat Ponsel kapan saja dan di mana saja.

Menggalakkan penyuluhan juga akan sia-sia jika materi HIV/AIDS pada KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dibalut dengan norma dan agama karena yang sampai ke masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah).

Sudah saatnya Pemko Medan lebih arif dan bijaksana dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS dengan cara-cara yang konkret bukan hanya sebatas ‘lip service’ dengan orasi moral. [*]

* Syaiful W Harahap adalah penulis buku: (1) PERS meliput AIDS, Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2000 (ISBN 979-416-627-8); (2) Kapan Anda Harus Tes HIV?, LSM InfoKespro, Jakarta, 2002 (ISBN 979-96905-0-1); (3) AIDS dan Kita, Mengasah Nurani, Menumbuhkan Empati, tim editor, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2014 (ISBN 978-602-231-192-8); (4) Menggugat Peran Media dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, YPTD, Jakarta, 2022 (ISBN 978-623-5631-25-7); (5) 70 Tahun Syaiful W. Harahap Sepanjang Karir Menggeluti Berita HIV/AIDS (IWP MEDIA PUBLISHING, Jakarta, 2025 – QRCBN 62-6099-2529-730). (Kontak via e-mail: infokespro@yahoo.com).

Berita Terkait

• Warga Nias Demo Kantor PLN UIP SBU di Medan

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan