RADARMEDAN.COM, TAPUT - Sebanyak 142 personil Polres Tapanuli Utara melakukan pengamanan atas aksi unjuk rasa yang dilaksanakan masyarakat atas nama Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Taput, Kamis ( 22/9/2022).
Para pengunjuk rasa mendesak agar DPRD dan Bupati Taput segera menyikapi aspirasi yang disampaikan terkait permasalahan seleksi perangkat desa.
Massa mengawali aksi usai berkumpul di depan Gedung Serba Guna Tarutung, Jln Raja Saul Lumbantobing, Tarutung, Taput.
Puluhan massa KOMPAK kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Tapanuli Utara, Jln SM Raja Tarutung, dan memulai orasinya di depan Wakil Ketua DPRD Taput, Fatimah Hutabarat yang didampingi Sekretaris DPRD, Irwan Hutabarat.
Rijon Manalu selaku Koordinator aksi mengatakan, para pelamar yang mendaftar tahun 2019 berjumlah 3.442 orang, dimana jika satu orang pelamar mengeluarkan biaya 1 juta rupiah maka akumulasi biaya
yang di keluarkan pelamar sebesar 3,442 miliar rupiah.
Kemudian, pada rapat dengar pendapat (RDP) tanggal 30 Agustus 2022, Kepala Dinas PMD Taput selaku satker seleksi perangkat desa menegaskan bahwa seleksi perangkat desa yang dilaksanakan tahun 2022 (sedang berlangsung sekarang) adalah lanjutan dari seleksi perangkat desa yang dimulai tahun 2019.
"Kami menilai bahwa perubahan tahapan seleksi perangkat desa, dengan penghapusan formasi jabatan yang dilamar pada saat tahapan berlangsung, merupakan pelanggaran hukum, oleh karena itu harus ada yang bertanggungjawab," ujarnya.
Atas nama hukum, objektifitas, keadilan, dan transparansi maka tidak dibenarkan dengan alasan apapun menghilangkan hak peserta seleksi calon perangkat desa, terlebih para peserta sudah mengikuti tahapan dan mengeluarkan biaya sehingga mengalami kerugian material dan immaterial."
Selain itu pembukaan pendaftaran hanya bisa dimungkinkan apabila ada formasi yang kosong pendaftar atau pelamar, atau calon perangkat desa pada formasi tertentu sesuai tahun 2019 sudah tidak ada lagi yang memenuhi syarat karena meninggal atau hal lain.
Sehingga, akibat dari perubahan penghapusan formasi perangkat desa tersebut, serta perubahan tahapan pendaftaran telah menimbulkan keresahan, dan kerugian bagi pendaftaran.
Selain itu, proses seleksi perangkat desa mulai dari pemberkasan tidak mencerminkan kesamaan hukum dan keadilan pada peserta tahun 2019 dengan pendaftar tahun 2022.
Saat pelaksanaan ujian tertulis pada tanggal 16 september 2022 patut diduga ada kecurangan dan kebocoran soal bagi peserta tertentu.
Persoalan tersebut juga memunculkan adanya dugaan penarikan proses seleksi perangkat desa sampai ke tingkat kabupaten sebagai skenario atau intervensi untuk mengondisikan kelompok tertentu menjadi pemenang pada seleksi perangkat desa.
Perihal tersebut disampaikan di depan gedung DPRD Taput hingga aksi di halaman Kantor Bupati Taput.
Massa mendesak agar DPRD Taput segera membentuk panitia khusus (pansus) seleksi perangkat desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2022, segera mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan seleksi perangkat desa kepada Bupati.
Pemkab Taput yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Marihot Simanjuntak saat menerima kehadiran massa di depan Kantor Bupati juga diminta untuk melanjutkan proses seleksi perangkat desa yang dibuka tahun 2019 dengan seluruh formasi yang dibuka sejak awal dan menolak perubahan/pengurangan formasi pada seleksi lanjutan seta menolak pendaftar baru ditengah tahapan seleksi sedang berlangsung, serta mengembalikan biaya ganti rugi peserta seleksi tahun 2019 yang formasinya dihapus atau ditiadakan.
Hingga aksi berakhir dengan tertib dan damai, petugas kepolisian tetap berjaga di lokasi serta saat para pengunjuk rasa kembali dikawal oleh petugas kepolisian.(rls/PR)
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
