RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Pemkab Samosir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan USAID ERAT menggelar Lokakarya Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lokakarya dibuka secara resmi Pj. Sekda Naslindo Sirait di Hotel JTS, Kamis (08/06).
Pj. Sekda Naslindo Sirait menyebutkan perlu merubah "mindset digital" dikalangan OPD untuk meningkatkan pelayanan berbasis SPBE. Mindset digital dimaksud mencakup kemauan untuk berbuat, kemauan memberikan pelayanan yang lebih baik dan kemauan melayani lebih cepat. Pembangunan infrastruktur dan arsitektur SPBE harus dibarengi dengan respon cepat sehingga di era digital dapat memberikan pelayanan untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat.
Sistim pemerintahan berbasis elektronik diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 dengan tujuan peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses kapan dan dimana saja, semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik , hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih efektif dan bisa selalu update, kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
Naslindo meminta OPD untuk serius, aktif memasukkan seluruh layanan masuk dalam SPBE, mendetailkan dan memastikan seluruh layanan untuk didigitalisasi.
"SPBE bukan hanya tanggung jawab Kominfo maupun OPD yang memilki layanan publik, akan tetapi OPD harus mendaftarkan hal-hal apa saja yang bisa didigitalisasi," ucap Naslindo.
SPBE diharapkan dibangun lebih baik, lebih cepat dan terintegrasi dengan propinsi dan pusat serta memastikan kemanfaatan dan keberhasilan yang diterima masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam implementasi E-Government.
Dengan diadakannya Lokakarya ini,Pj. Sekda Naslindo Sirait menekankan OPD untuk memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman yang baik dalam menyusun arsitektur SPBE di Kabupaten Samosir yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir melalui Sekdis Denri Sihaloho mengatakan, penerapan pelayanan berbasis elektronik merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Lokakarya akan berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 08-09 Juni 2023, diikuti OPD se-Kabupaten Samosir dengan nara sumber dari Tenaga Ahli Digital Transformation USAID ERAT Jakarta, Prof. Dana Sensuse, Analis kebijakan pertama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Kaleb Sihombing, Dirjen OTDA, Yuditha Hardini, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo, Shinta Nurhariyanti dan Dinas Kominfo Kab. Samosir.
Berman Situmorang/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)