Pencairan Dana KIP di SD Hutaraja Diduga Sarat Pungli, Pihak Sekolah Minta Rp 50.000
Kepala Sekolah Memilih Bungkam

Oleh : Radar Medan | 04 Sep 2024, 18:46:47 WIB | 👁 1220 Lihat
Daerah
Pencairan Dana KIP di SD Hutaraja Diduga Sarat Pungli, Pihak Sekolah Minta Rp 50.000

Keterangan Gambar : Ilustrasi


RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Kartu Indonesia Pintar atau yang dikenal sebagai KIP adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada siswa siswi dari keluarga miskin.

Inisiatif ini diluncurkan dengan tujuan meningkatkan pendidikan bagi anak anak yang berasal dari latar belakang kurang mampu.

Program KIP, salah satu upaya pemerintah Indonesia meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan bagi siswa siswi yang kurang mampu di seluruh Indonesia.

Namun berbeda dengan beberapa sekolah yang ada di wilayah Tapanuli Utara seperti di SD Negeri 173141 Hutaraja kecamatan Sipaholon kabupaten Tapanuli Utara.

Adanya informasi terkait pencairan dana KIP Orangtua harus menyerahkan biaya sebesar Rp 50.000 dari jumlah yang diterima murid sebesar Rp.400.000 .

Menurut keterangan orang tua murid kepada wartawan radarmedan hal ini sudah berjalan dari tahun 2023.

"Iya,kalo gak dikasih sesuai yang diminta anakku disuruh pulang.
Pernah kukasih Rp.20.000 gak diterima harus 50.000, yang menerima walikelas," katanya seraya meminta namanya tak dituliskan.

Ia menambahkan yang cair 400.000 kesekolah 50.000 belum lagi kami harus mengeluarkan biaya ongkos ke bank untuk pencairan mau sampai seharian mengantri.

"Padahal ada tetanggaku yang anaknya sekolah di tempat lain gak adanya di terima  seperti di Hutaraja ini," terangnya.

Untuk memastikan informasi tersebut pihak kepala sekolah D.U Br Situmeang  saat di konfirmasi melalui nomor WhatsApp memilih bungkam hingga berita ini diterbitkan.

Sementara ketua K3S J Simanungkalit saat dikonfirmasi apakah kutipan tersebut atas sepengetahuannya melalui rapat kordinasi K3S yang bersangkutan membantah itu tidak sepengetahuannya.

"Selamat siang bu, berkaitan dengan wa Ibu kami tidak pernah membicarakan tentang pencairan dana KIP di K3S dan juga tidak ada arahan dari pimpinan , sekolah hanya mengusulkan penerima KIP melalui Dapodik dan sekolah tidak mencairkan dana KIP, yang mencairkan dana KIP adalah si Penerima ( Siswa)bersama dengan orang tuanya, terimakasih," terang JS melalui pesan WhatsAppnya.

Kepala dinas pendidikan kabupaten Tapanuli Utara melalui sekretaris pendidikan T Marbun tidak membenarkan adanya kutipan tersebut.

"Terimakasih untuk informasinya, akan kami tindak lanjuti," ucapnya.

Bersamaan dengan adanya pungli dimaksud pihak inspektorat Tapanuli Utara diminta untuk memproses informasi tersebut guna menghindari kutipan yang semakin menjamur di wilayah Tapanuli Utara 

Dahlia Simorangkir/pe


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas