Keterangan Gambar : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempertemukan masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Rakor berlangsung di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Rabu (24/9/2025).
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempertemukan masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Rakor berlangsung di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Rabu (24/9/2025).
Forum ini digelar untuk mencari solusi atas konflik lahan yang sudah berlarut selama 26 tahun. Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, hadir mewakili bupati. Turut hadir Kajari Simalungun Irfan Hergianto, Kapolres AKBP Marganda Aritonang, Dandim 0207/Sml Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, dan Wakil Ketua DPRD Jefra H Manurung.
Selain itu, hadir pula perwakilan Danrem 022/PT, Asisten Pemerintahan dan Kesra Albert R Saragih selaku moderator, anggota DPRD, Sekda Mixnon Andreas Simamora, pimpinan perangkat daerah, BPN Simalungun, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Medan, manajemen PT TPL, masyarakat Lamtoras, Aliansi Sipolha Sihaporas, tokoh adat, hingga ormas lokal.
Wakil Bupati menegaskan, Pemkab Simalungun hadir sebagai fasilitator netral. “Kami meminta masyarakat menurunkan tensi, menjaga keamanan, dan tidak menciptakan situasi destruktif. Pemkab berpihak pada perdamaian, bukan pada kelompok tertentu,” ujar Benny.
Ia menekankan, penyelesaian konflik harus komprehensif. Pemkab siap menjadi mediator, sementara perusahaan diminta mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Ia juga menyinggung bahwa hingga kini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tanah adat di Simalungun.
Pihak Forkopimda menyatakan komitmen mempercepat kondusivitas. Kapolres Marganda Aritonang menegaskan kepolisian bersikap netral. “Kami menjaga keamanan agar tidak ada korban. Satu SSK Brimob juga sudah disiagakan,” katanya.
Dari pihak perusahaan, Direktur PT TPL Jandres H Silalahi mengakui adanya tiga konflik lahan di Simalungun, termasuk dengan masyarakat Lamtoras. “Kami sudah melakukan pendekatan, tetapi belum membuahkan hasil. Forum ini kami harap menjadi jalan penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat adat Lamtoras menuntut pengembalian tanah yang mereka klaim milik leluhur sejak delapan generasi. Mereka menilai negara abai dalam melindungi hak masyarakat adat.
Tokoh Aliansi Sipolha Sihaporas, Rikkot Damanik, mengapresiasi langkah Pemkab. Ia menegaskan, masyarakat Simalungun tidak menolak pihak luar, asalkan semua mematuhi aturan yang berlaku.
Rakor ini menjadi titik awal baru penyelesaian konflik lahan antara PT TPL dan masyarakat Lamtoras. Namun, efektivitas forum akan diuji pada keseriusan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi permanen. (Jait)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)