Keterangan Gambar : Bupati karo Terkelin Brahmana rapat evaluasi bersama instansi terkait bahas percepatan relokasi tahap III (Foto : R Tarigan )
RADARMEDAN.COM,KARO - Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB, BPBD Propinsi Sumut, Kehutanan Propinsi sumut, BPKP perwakailan Sumut dan Forkopimda Kabupaten Karo menggelar rapat evaluasi dan langkah langkah percepatan Relokasi tahap III di Siosar, Senen (25/11) pukul 10.00 WIB di ruang rapat Bupati Karo lantai 2.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengemukakan, rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progress pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah langkah pelaksanaan yang perlu disinergikan, sehingga kegiatan Relokasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
"Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat beberapa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan seperti cuaca musim hujan, kesiapan personil, Pelaksana kegiatan dan saling keterkaitan kegiatan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam rapat ini, Pemda Karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini sekaitan dengan pelaksanaan relokasi yang sedang berlangsung,"kata Bupati Karo.
Selain itu, Terkelin Brahmana menyebutkan mengenai adanya intruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi secara lisan menegaskan maraknya perambahan hutan diwilayah Tahura sekitar dan jalan tembus Karo-Langkat. Dikabarkan jika ada isu mengatasnamakan pengungsi sinabung dalam melakukan pengerusakan hutan.
"Untuk itulah selesai pembahasan evaluasi ini, agar bersama kita ambil langkah langkah kongkrit percepatan relokasi tahap 3. Kiranya dapat dirumuskan dalam penanganan terhadap perambahan tersebut dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan itu,"katanya.
Sementara kepala BPBD Propinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait perambahan hutan Tahura dan Karo - Langkat adalah atensi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Tahun 2020 mendatang sudah dianggarkan dari Provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamakan pengungsi.
"Anggaran sudah ada tahun 2020 jadi ini nantinya akan menjadi atensi dari pak gubernur Sumut,"ujarnya.
Senada dikatakan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatasnamakan pengungsi apabila pihak Provsu meminta. Dirinya juga tidak akan mentolerir jika ada oknum aparat TNI yang membekingi perambahan hutan dan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada.
"Saya akan melakukan penindakan tegas, terhadap oknum oknum TNI sebagai beking, akan kita serahkan ke Polisi Militer untuk diproses, biar celar jangan nanti jual-jual nama, begitu juga ada oknum polisi, akan ditangani oleh Divisi Propam jadi semua kerjasama mengatasi ini,"ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu kedepan akan dibentuk pos tim terpadu wilayah Kabupaten Karo yang ditempatkan di Batas Karo-Langkat dan sebaliknya pos tim terpadu wilayah Langkat ditempatkan diwilayah perbatasan. Hal ini bertujuan mengantisipasi pencegahan perambahan berulang kembali.
Sementara, Kepala UPT Kehutanan Tahura propinsi Sumatera Utara, Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di Karo Langkat atas nama pengungsi, dalam catatan sebelumnya hanya terdata hanya berjumlah 31 kepala keluarga.
"Ternyata sekarang tahun 2019 ini sesuai hasil investigasi dan Kades setempat melonjak sangat tinggi menjadi 296 KK,"katanya.
Ironisnya, temuan kami dilapangan sudah banyak masyarakat sesuai data sudah melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari Kabupaten Karo maupun dari Kabupaten Langkat. Bahkan tidak segan segan tanah tersebut sudah sertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak).
Turut hadir dalam acara ini Direktur peningkatan dan pemulihan fisik Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Taufik Kartiko, Liaison officer (LO Kolonel Inf Yufti Senjaya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, BPKP Perwakilan Provinsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,) kejaksaan, Polres Tanah Karo, Asisten 1 pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kepala BPBD Propinsi Riadil Akhir Lubis, para OPD dan kontraktor PT Sakarnas, Kabid Hasil Produksi Hutan Kehutanan Propinsi Sumut, Meri Carolina dan para camat.(RT/RM)
TAG : karo,sumut,daerah