RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat hingga 2019, sebanyak 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak usaha BUMN terindikasi rangkap jabatan. Angka ini mengalami kenaikan dari pemantauan Ombudsman pada tahun 2017.
“Dulu kami liat ada 222 kalau tahun 2017. Tahun 2019 mencapai 397 dan juga kami diberi data Kemen BUMN ada 167 komisaris anak usaha juga terindikasi,” ucap Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Ahad (28/6/2020).
Alamsyah mengatakan untuk data tahun 2020 masih diperbaharui beriringan dengan validasi ulang indikasi yang mereka temukan pada 2019 lalu. Ia beralasan sebagian komisaris mungkin telah berstatus non aktif di lembaga asalnya meski tidak menutup kemungkinan tetap ada yang rangkap jabatan.
Menurut Ombudsman, situasi ini perlu diwaspadai karena bisa berujung pada konflik kepentingan. Belum lagi sebagian besar rangkap jabatan terjadi di BUMN yang pendapatannya tak signifikan bahkan merugi. Dari data Ombudsman, per 2019 sekitar 254 atau 64 persen dari total 397 komisaris ini berasal dari kementerian. Lalu 112 orang atau 28 persen di antaranya berasal dari non kementerian meliputi TNI-Polri, Pemda, BIN sampai BPK RI. Sisanya 31 orang atau 8 persen berasal dari perguruan tinggi. Jika dirinci, rangkap jabatan dari wilayah kementerian ini didominasi oleh dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kemenkeu. Masing-masing memiliki 55 dan 42 pejabat yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Posisi itu diikuti oleh Kemen PUPR 17 orang, Kemenhub 17 orang, Kementerian Koordinator 13 orang, Kemenperin 9 orang, Kemendag 9 orang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 8 orang, dan lainnya 68 orang. “Kemenkeu punya renumerasi (gaji) tertinggi di Indonesia, tapi 42 orang rangkap jabatan dan penghasilan.
Kami di Ombudsman meragukan renumerasi ini penting atau tidak. Kalau begini caranya tidak ada keinginan mengalah untuk rangkap penghasilan,” ucap Alamsyah.
Sementara itu dari grup non kementerian, per 2019 jumlahnya paling banyak berasal dari TNI 27 orang. Posisi kedua disusul Polri dengan 13 orang. Lalu Kejaksaan 12 orang, pemerintah daerah 11 orang, Badan Intelijen Negara 10 orang, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 10 orang. Dari data itu muncul juga pejabat lingkungan kepresidenan seperti Kantor Staf Presiden, kantor presiden, dan kantor wakil presiden dengan total 6 orang. Jumlah sisanya diisi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI 4 orang dan lainnya 19 orang.
“Apakah betul lembaga penegak hukum perlu jadi komisaris? Saya tidak mengerti urgensinya. Nanti kita tanyakan,” ucap Alamsyah.(Tempo)/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
