RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kab. Samosir meminta Pimpinan dan Anggota DPRD bertindak diatas kepentingan masyarakat bukan kepentingan kelompok.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Pardon ME Lumbanraja, kepada Wartawan, Jumat (17/6) melalui pesan WhatsApp, menanggapi sikap dan pernyataan sesama koleganya, terkait rekomendasi Komisi B DPRD Sumut yang menghentikan aktivitas galian pelebaran Jalan Simpang Gotting sampai rekomendasi dari hasil RDP DPRD Sumut yang akan digelar 29 Juni mendatang.
Pro dan kontra pengerukan bukit Gotting, untuk pelebaran jalan Simpang Gotting Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir harus kita cari solusinya bukan malah seperti eksekutif sebagai pelaksana kegiatan," tegas Pardon.
"Sebagai anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat Samosir, harus mendengarkan aspirasi masyarakat dari dua pihak yakni pihak yang mendukung pengerukan perbukitan Gotting dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolaknya," tegas Pardon.
Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung program pemerintah daerah, apalagi untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi setiap kegiatan atau kebijakan harus berdasarkan, perencanaan dan kajian serta taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Lumbanraja.
"Penghentian sementara aktivitas ini, adalah untuk menunggu agar ada kajian dan analisa, karena pengerukan Bukit Gotting ini diatas kecuraman 50? serta harus terpenuhi kelengkapan perijinan dan syarat-syarat lain yang di butuhkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebab Anggota DPRD digaji dari uang rakyat, jika ada pro dan kontra di tengah masyarakat, maka Legislatif harus menengahi dan mencari solusi untuk kemantapan kegiatan pembangunan, bukan malah menjadi seolah pelaksana kegiatan eksekutif,"tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga kepada Rombongan Komisi B DPRD Sumut mengatakan rekomendasi penghentian tidak berdasar atas kegiatan ini, karena menurut pengakuannya izin lingkungan hidup dan perijinan lainnya sudah ada, namun begitu diminta Ketua Tim DPRD Komisi B, Mangapul Purba, saat mengadakan kunjungan di lapangan, dokumen perijinan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Pantas Marroha Sinaga.
“Dan yang bertanggung jawab atas kegiatan adalah Pemerintah kabupaten Samosir, Eksekutif dan Legislatif itulah namanya pemerintah, kami menyatakan bahwa kamilah penanggung jawab atas kegiatan ini,” ujar Pantas Marroha.(Ril/AJ)/Hanson Munthe/PE
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
