DPR RI Desak Tim Gabungan Usut Dugaan Pelanggaran HAM oleh PT Toba Pulp Lestari

RADARMEDAN.COM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat adat di kawasan Danau Toba.

Desakan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ballroom Nanjing, Grand Cityhall Medan, Jumat (3/10/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, LPSK, Polda Sumut, pemerintah daerah se-Kawasan Danau Toba, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan PT TPL.

Dalam sambutannya, Sugiat menegaskan bahwa investasi tidak boleh menabrak prinsip kemanusiaan.

“Negara mendukung investasi, namun perlindungan hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Sejumlah tokoh agama dan masyarakat sipil mengkritisi keras keberadaan PT TPL. Ephorus HKBP, Viktor Tinambunan, yang hadir bersama Preses Distrik Toba dan Sumatera Timur, menyerukan agar PT TPL ditutup karena dinilai telah menyebabkan krisis ekologis dan sosial di Tanah Batak.

Senada, Pastor Walden Sitanggang dari Yayasan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kapusin menyebut operasi perusahaan justru melahirkan konflik horizontal dan memperparah kerusakan lingkungan.

Pandangan masyarakat terdampak juga mengemuka. Mangitua Ambarita menyampaikan bahwa masyarakat adat kerap mendapat intimidasi.

“Mulai dari 1998 kami telah berjuang untuk tanah ini, namun sejak itu kami selalu dikriminalisasi. Sampai hari ini sudah banyak yang dipenjara dan akar masalahnya tidak pernah selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Jhontoni Tarihoran dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak mengingatkan bahwa sejak awal keberadaan perusahaan, baik saat bernama PT Inti Indorayon Utama hingga berganti menjadi PT Toba Pulp Lestari, telah menuai penolakan. Ia menyebut ada sekitar 33.000 hektare wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan, memicu kriminalisasi serta intimidasi di sejumlah wilayah, termasuk Sihaporas, Natinggir, Natumingka, Nagasaribu, dan Dolok Parmonangan.

Pemerintah daerah dari tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba turut menyampaikan pandangan.

Kabupaten Simalungun menilai konflik dengan PT TPL telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan mendesak penyelesaian segera.

Kabupaten Toba mengakui masih ada kendala hukum dan sejarah dalam pengakuan tanah adat.

Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan beberapa wilayah adat sudah diakui melalui SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2021.

Sementara Kabupaten Pakpak Bharat menyoroti dampak terhadap sumber air dan irigasi sawah yang mengganggu kehidupan warga.

Dari sisi lembaga negara, Komnas HAM RI melalui Saurlin P. Siagian menilai akar persoalan terletak pada tata kelola perizinan kehutanan yang keliru. Ia mendorong evaluasi menyeluruh agar konflik serupa tidak terus berulang.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan hukum kepada korban maupun saksi yang terdampak.

Kemenkumham Sumut menyampaikan telah melakukan peninjauan lapangan serta dialog dengan masyarakat dan perusahaan.

Polda Sumut menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan secara profesional dan adil.

Menanggapi berbagai sorotan, perwakilan PT TPL, Janres Halomoan Silalahi, menyampaikan perusahaan selalu beroperasi sesuai aturan. Ia menegaskan TPL telah melakukan sembilan kali adendum perizinan, tidak merusak hutan, serta sejak 2017 telah mengeluarkan sejumlah wilayah adat dari konsesi.

Dalam kesimpulannya, Komisi XIII DPR RI menyatakan dugaan pelanggaran HAM oleh PT TPL bersifat struktural dan sistematis.

DPR menilai hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam kebijakan konsesi serta penegakan hukum.

Untuk itu, DPR merekomendasikan pembentukan TGPF yang melibatkan Kemenkumham, Komnas HAM, dan LPSK guna memverifikasi serta mengumpulkan bukti hukum.

DPR juga meminta agar penyelesaian konflik dilakukan tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan, mengedepankan dialog berbasis HAM. Selain itu, jalan-jalan yang tertutup akibat konflik harus segera dibuka kembali demi menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. DPR juga menegaskan komitmennya menindaklanjuti persoalan ini melalui Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria.

RDP ini menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk mempertegas posisi negara dalam melindungi hak masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM di kawasan Danau Toba. Selain itu, forum ini juga mendorong akuntabilitas korporasi serta pembenahan tata kelola sumber daya alam agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (r/HM/pe)
 

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan