RADARMEDAN.COM, KARO – Untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara (Sumut) yang bermartabat, diperlukan politik cerdas berintegritas. Terutama bagi pembuat kebijakan seperti eksekutif dan legislatif. Salah satu implementasinya adalah terhindar dari perbuatan korupsi.
Karena itu, pemahaman mengenai politik yang berintegritas sangat penting bagi eksekutif dan legislatif. Apalagi keduanya adalah mitra yang selalu berhubungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Sumut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat membuka Kegiatan Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas, di Hotel Grand Mutiara, Jalan Peceran, Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (6/11) sore. “Kegiatan pendidikan politik ini sangat penting bagi pemangku kepentingan. Terutama eksekutif dan legislatif. Ini proses pembelajaran bersama, kita bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara ini," katanya.
Gubernur juga mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang diskusi untuk mewujudkan politik yang cerdas berintegritas. Apalagi salah satu narasumbernya adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Giri Suprapdiono.
Untuk itu, Gubernur mengharapkan agar peserta bersama-sama dirinya mendapatkan manfaat dari forum tersebut. "Ayo sama-sama kita simak ini, ini sangat berharga," ujar Edy Rahmayadi.
Mengenai KPK, Edy mengatakan dirinya tidak akan berani menjadi gubernur jika tidak ada KPK. Sebab menurutnya, KPK berperan mengawasinya agar berada tetap di dalam jalur. "Saya mau jadi gubernur ini karena ada KPK yang mengawasi saya, saya hanya manusia biasa yang punya nafsu," katanya.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, politik cerdas berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang bersih, serta kebijakan dan perencanaan yang tepat. Hal tersebut juga termasuk ke dalam tanggung jawab sebagai warga negara dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
"Hal ini perlu dilakukan sehingga masyarakat yakin dengan pemegang kebijakan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik," kata Baskami.
Selain itu, Baskami juga mengapresiasi kegiatan pendidikan politik tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut sangat positif dan mengingatkan kembali agar para legislatif dan eksekutif tetap berada pada jalurnya. "Ini mengingatkan kami agar terus on the track semua," ujar Baskami.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Giri Suprapdiono memaparkan, indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia setiap tahun semakin naik. Jika pada tahun 1999 poinnya hanya 17. Pada tahun 2018 sudah mencapai 38. Saat ini Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara.
Oleh sebab itu diperlukan pendidikan dan pemahaman kepada para pemegang kebijakan mengenai politik integritas terutama di bagian pencegahan korupsi agar poin indeks tersebut meningkat. "Ini bagian dari tugas pendidikan dari KPK, kita menyosialisasikan pencegahan korupsi, serta dalam rangka mengajak anggota dewan bukan sekadar memahami, tapi memikirkan perbaikan sistem ke depan," ujarnya.
Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan mengatakan, kegiatan pendidikan politik tersebut sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut. Dikatakannya, kegiatan tersebut bertujuan membuat jejaring lintas para kader partai politik yang duduk di dewan. "Tentu saja juga menciptakan sinergitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut," kata Anthony.
Kegiatan pendidikan politik diadakan hingga, Kamis (7/11). Pesertanya adalah para pimpinan DPRD Sumut dan anggota DPRD Sumut. Turut hadir Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis. (Humas Sumut)/PE/red
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
