Diminta Surat Tugas, Bendahara JKN Puskesmas Siatas Barita Malah Kabur

RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan yang dialokasikan untuk pembayaran iuran JKN. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta, yang dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar medis.

Diketahui, peserta JKN terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Penggunaan anggaran ini juga mengacu pada perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2021.

Terkait pengalokasian anggaran JKN, tim media mencoba menghubungi salah satu puskesmas di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siatas Barita, melalui pesan WhatsApp kepada Bendahara JKN. Sebelumnya, tim media telah berkoordinasi dengan Kepala UPT Kesehatan, D. Hasugian. Namun, ia beralasan sedang sibuk.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Bendahara JKN, Asroyani Sitompul, meminta surat tugas sebagai syarat administrasi.

"Mohon izin, Bu. Terkait administrasi, kami harus menerima surat tugas. Terima kasih," ujarnya dalam pesan singkat.

Tim media menyanggupi permintaan tersebut jika memang sudah menjadi prosedur administrasi di puskesmas tempatnya bertugas. Berdasarkan informasi, AS telah dua tahun menjabat sebagai bendahara.

Namun, yang mengejutkan, saat tim media tiba di Puskesmas Siatas Barita pada Jumat, 7 Maret 2025, mereka terlebih dahulu berkoordinasi dengan staf yang bertugas untuk memastikan apakah Kepala UPTD hadir. Karena D. Hasugian tidak masuk, staf mengarahkan tim media ke bagian Tata Usaha (TU).

Karena para awak media belum mengenal Bendahara JKN, perwakilan media kemudian berkoordinasi dengan Kepala TU, Kristina Hasibuan, dan menanyakan apakah bisa bertemu dengan bendahara.

"Silakan, Bu. Itu beliau," ujar Kristina sambil menunjuk ke arah AS yang sedang mengutak-atik komputer.

Namun, hanya dalam hitungan menit setelah tim media menyebutkan ingin bertemu dengannya, AS dengan cepat meninggalkan ruangan yang saat itu ditempati bersama Kepala TU.

Untuk memastikan kehadiran media di kantor sesuai permintaan AS terkait surat tugas, tim media kembali mengirimkan pesan singkat bahwa mereka sudah berada di lokasi. Namun, AS justru beralasan,

"Saya sedang di desa. Kebetulan jadwal saya di Desa Sidagal. Suratnya titip saja, Bu."

Kinerja Kepala Puskesmas Siatas Barita dan Bendahara JKN patut dipertanyakan, terutama terkait pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan Bupati Tapanuli Utara segera mengevaluasi kinerja Kepala UPTD beserta bendaharanya. Selain itu, penggunaan anggaran di puskesmas tersebut layak untuk diaudit oleh Aparat Penegak Hukum (APH).(Dahlia S)/PE

Berita Terkait

• Giliran 83 KK Warga Kecamatan Sitio-tio Dapat Bantuan Bedah Rumah
• 50 Anggota DPRD Kota Medan dilantik
• 100 Anggota DPRD Sumut Dilantik
• Puncak Sail Nias 2019 Sangat Menarik dan Sukses

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan