Keterangan Gambar : Ilustrasi
RADARMEDAN.COM – Bisnis pakaian bekas impor ilegal atau yang dikenal dengan sebutan balpres diduga masih marak beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Jumat (13/11/2026), sejumlah rumah di kawasan Perumnas Simalingkar diduga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan pakaian bekas impor dalam bentuk balpres sebelum diedarkan ke pasaran.
Saat ditelusuri awak media, beberapa bangunan rumah di kawasan tersebut terpantau menyimpan sejumlah karung yang diduga berisi pakaian bekas impor. Bahkan, karung-karung tersebut terlihat berada di dalam ruangan rumah yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan.
Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa lokasi itu bukan sekadar tempat penyimpanan biasa, melainkan menjadi bagian dari aktivitas distribusi balpres yang dipasarkan di sejumlah wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, balpres tersebut diduga didatangkan dari luar Kota Medan menggunakan kendaraan mobil boks.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti dari pelabuhan mana pakaian bekas tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas distribusinya.
Selain itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dokumen atau manifest pengangkutan barang. Kendati demikian, informasi mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian dari pihak berwenang.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Ketentuan terbaru mengenai barang yang dilarang untuk diimpor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga mengatur ketentuan pidana terhadap tindak penyelundupan barang impor.
Dalam Pasal 102, pelaku penyelundupan di bidang impor dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.
Adapun Pasal 102B mengatur ancaman pidana yang lebih berat apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.
Karena itu, dugaan aktivitas penyimpanan dan peredaran balpres ilegal di Kota Medan perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat kepolisian.
Ketua FORWATUN Desak Kapolrestabes dan Kapolda Sumut Bertindak
Menyikapi dugaan maraknya aktivitas penyimpanan dan peredaran balpres ilegal tersebut, Ketua Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN), Tison Sembiring, meminta Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumatera Utara agar segera memberikan perhatian dan mengambil langkah tegas.
Ia menilai, dugaan aktivitas pergudangan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.
"Kami meminta Kapolrestabes Medan maupun Kapolda Sumatera Utara agar segera turun tangan menindaklanjuti informasi dugaan adanya gudang penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar. Jika memang terbukti barang tersebut merupakan hasil impor ilegal, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Tison Sembiring.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri asal-usul barang, jalur distribusi, pihak pemasok, hingga pemilik tempat yang diduga dijadikan gudang penyimpanan.
Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap lokasi penyimpanan, tetapi turut menyasar jaringan pemasok dan distribusi balpres yang diduga beroperasi di wilayah Kota Medan.
"Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan gudang. Kalau memang ada jaringan yang memasukkan dan mengedarkan pakaian bekas impor secara ilegal, harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih," ujarnya.
Bea Cukai Diminta Telusuri Jalur Masuk Balpres
Selain kepolisian, FORWATUN juga meminta Bea dan Cukai melakukan penelusuran terhadap kemungkinan masuknya pakaian bekas impor ilegal ke wilayah Sumatera Utara.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah barang-barang tersebut masuk melalui jalur resmi atau justru melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat diminta melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen pengangkutan, manifest barang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya.
FORWATUN berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal berkembang karena berpotensi merugikan negara, mengganggu iklim usaha, serta merugikan pelaku UMKM dan industri pakaian dalam negeri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Bea Cukai terkait dugaan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(R/HM)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)