Diduga Gunakan Surat Tanah Palsu, MHN Dilaporkan ke Polda Sumut

RADARMEDAN.COM - Dua warga Medan, Budi Priyanto dan Alimin, melaporkan seorang wanita berinisial MHN ke Polda Sumatera Utara atas dugaan memberikan keterangan palsu serta menggunakan surat dan akta tanah palsu. Laporan ini teregister dengan Nomor: LP/B/724/V/2025/SPKT/Polda Sumut tertanggal 14 Mei 2025.

“Kami laporkan MHN karena diduga memalsukan dokumen tanah, membuat keterangan palsu, dan menggunakan akta palsu,” kata Budi Priyanto usai membuat laporan, Rabu (14/5).

Ia melapor bersama Alimin, didampingi kuasa hukum Alfin F. Karim, Ketua Marga Napitupulu Medan Kornel Napitupulu, dan Ketua Solidaritas Merah Putih Medan Dedy Mauritz Simanjuntak.

Mereka mendesak agar kepolisian bertindak cepat dan tegas terhadap praktik pemalsuan dokumen tanah yang dinilai kian marak.

Budi menjelaskan, asal-usul tanah MHN berada di sebelah barat Sungai Selayang berdasarkan dokumen tahun 1953. Namun, pada 1991, lokasi itu disebut berpindah ke timur sungai dengan dasar surat keterangan tanah (SKT) yang menurut Budi telah dibatalkan sejak 1993.

“SKT itu sudah dicabut dan tak bisa lagi dijadikan dasar hak atas tanah. Tapi sampai sekarang masih digunakan oleh MH,” ucapnya.

Alimin menambahkan, pada 2013 dirinya membeli tanah seluas 4.865 meter persegi di Jalan Sei Belutu, Medan Sunggal, bersama Budi sebagai saksi. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 509, 871, dan 510.

Menurutnya dokumen MHN mengacu pada surat tahun 1953 untuk lahan di Jalan Sei Sikambing A Pasar IX. Namun pada 1991, tanah itu disebut-sebut berbatasan dengan Jalan Sei Belutu, berdasarkan SKT No. 591.1/9 atas nama Nurdin Sarifuddin.

Nurdin Sarifuddin, kata Alimin, sudah meninggal pada Mei 1993. Namun pada 1994, Lurah Tanjung Rejo menerbitkan surat keterangan atas nama Nurdin, seolah-olah masih hidup dan menguasai tanah tanpa sengketa.

Selanjutnya, pada 26 Maret 1994, ahli waris Nurdin membuat akta pengoperan hak kepada Ferry Satmoko.

Setahun kemudian, Ferry bersama MH menjaminkan tanah di Sei Belutu memakai SKT yang sudah dibatalkan.

Ketua Marga Napitupulu Medan Kornel Napitupulu dan Ketua Solidaritas Merah Putih Dedy Mauritz menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami konsisten mengadvokasi kasus-kasus perampasan tanah. Ini akan terus kami kawal,” kata mereka.

Tim media bersama Budi dan Alimin meninjau lokasi tanah di Jalan Sei Belutu. Saat ditanya wartawan media ini siapa yang membangun pagar beton, Budi menjawab pihaknya yang membangun.

"Ini sampai kesana, beton ini dirusak mereka, membangun besinya itu," ucapnya.

Saat ini, di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan kafe.

Di lokasi, MHN didampingi kuasa hukumnya, Hans Silalahi sempat dikonfirmasi wartawan.

Hans menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik kliennya sebagai ahli waris Ferry Satmoko. Terkait laporan polisi, ia mengaku tidak mempermasalahkan.

“Silakan saja dilaporin, nanti kami juga akan lapor balik,” ujarnya singkat.

Upaya konfirmasi ke pihak BPN Kota Medan perihal sertipikat tanah pelapor hingga kini belum membuahkan hasil.

Kepala BPN Reza Andrian Fachri, SH belum bersedia ditemui, bahkan pesan WhatsApp wartawan ke nomor 0811600XXXX tidak direspons.

Kasubsi sengketa AM yang dihubungi wartawan media ini lewat whatsapp di nomor 08526599XXX  yang coba dikonfirmasi juga tidak memberi tanggapan, bahkan memblokir nomor wartawan.

(liputan RadarmedanTV ada pada tautan). (Heryanson Munthe/PE)

Video Terkait:

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Ini Ciri-ciri Virus Corona, Dirasakan Penderita COVID-19 Hari ke Hari
• Diduga Stres, Anggota Polisi Loncat Dari Jembatan Fly Over Jamin Ginting
• Lagi Viral di Medsos, Makan Ayam Pinadar di Sitinjo Sidikalang 2 Ekor 800 Ribu