RADARMEDAN.COM, ANKARA – Kebijakan Presiden Jokowi terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur mendapatkan dukungan dari diaspora pelajar Indonesia di luar negeri. Pemindahan ibukota ini pun telah mendapatkan dukungan DPR RI melalui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Januari lalu yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemindahan ibukota negara baru.
Ketua Umum Caraka Muda Nusantara, Adhe Nuansa Wibisono pada Senin (28/02/2022) di Ankara, Turki menyatakan dukungannya dalam kebijakan pembangunan IKN Nusantara tersebut. Caraka Muda Nusantara adalah organisasi diaspora pelajar Indonesia yang berkedudukan di Ankara, Turki.
“Beban Jakarta sebagai ibukota sudah terlalu berat ini bisa dilihat dari padatnya jumlah penduduk dan berbagai masalah yang mendera Jakarta selama ini seperti polusi, rawan banjir dan potensi tenggelam karena naiknya permukaan air laut,” kata Mahasiswa Doktoral Turkish National Police Academy tersebut.
Wibisono kemudian menyampaikan bahwa Turki juga pernah memindahkan ibukota negaranya pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Republik Turki modern.
“Turki juga memindahkan ibukota negaranya dari Istanbul ke Ankara pada tahun 1923. Mustafa Kemal Ataturk memilih Ankara karena ia ingin membangun visi baru Turki yang modern dan demokratis. Ankara juga memiliki posisi strategis yang berada di tengah-tengah negara Turki tepatnya di kawasan Anatolia sehingga memudahkan kendali administrasi pemerintahan,” ucapnya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut kemudian menyatakan sikap Caraka Muda Nusantara terkait kebijakan IKN Nusantara,
“Kami (Caraka Muda) mendukung penuh kebijakan pemindahan IKN Nusantara. Ibukota baru akan menjadi perwajahan visi pembangunan Pak Jokowi yang berwawasan nusantara dan berdimensi Pancasila, terutama dalam perwujudan sila keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Wibisono juga mengomentari pernyataan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI yang menyatakan bahwa pemindahan IKN bertujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Pendapat (abangda) Doli sangatlah tepat terkait pemindahan IKN. Ini adalah momentum starting point dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang masif hanya terpusat di Jawa yang menyumbang sekitar 59 persen PDB Indonesia, artinya sangat timpang sekali pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa,” paparnya.
Dampaknya adalah dukungan publik terhadap polemik masa perpanjangan masa jabatan presiden pun menguat termasuk dari Caraka Muda Nusantara.
“Demi menjamin kelancaran visi pembangunan IKN Nusantara ini maka diperlukannya stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat. Jika dilakukan secara konstitusional, maka opsi perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 sangatlah mungkin untuk dilakukan”, pungkasnya.(ril)/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)