Keterangan Gambar : Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat (17/10/2025).
MEDAN — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat (17/10/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejati Sumut segera turun tangan mengusut dugaan praktik nepotisme, gratifikasi, serta lonjakan tidak wajar harta kekayaan sejumlah pejabat di Kabupaten Langkat.
Dalam pernyataannya, Ardyansyah ketua GEMPI Sumut menyoroti peningkatan signifikan kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat AN, yang disebut melonjak dari Rp393 juta saat menjabat Kepala BKD menjadi lebih dari Rp10 miliar dalam periode 2017–2021 saat menjabat Kepala Inspektorat, dan bertahan di angka serupa hingga kini saat menjadi Sekda.
“Lonjakan harta kekayaan ini tidak masuk akal. Ada dugaan kuat adanya gratifikasi dari kepala desa dan OPD saat yang bersangkutan menjabat Kepala Inspektorat, serta permainan anggaran saat menjabat Sekda,” jelas Ardiansyah kepada wartawan.
Mereka juga menyoroti kepemilikan aset mewah yang diduga tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), seperti kompleks perumahan di Stabat, Tanjung Pura, Binjai, rumah supermewah di kawasan Medan Baru, serta sederet kendaraan mewah yang sebagian diduga menggunakan fasilitas negara.
Selain itu, GEMPI menilai jabatan strategis ganda pasangan suami istri — AN (Sekda) dan RWM (Kepala Bappeda) - berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan praktik nepotisme dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Mereka juga menduga adanya upaya penyembunyian aset atau praktik pencucian uang melalui transaksi yang tidak sesuai laporan kekayaan.
Dalam aksinya, GEMPI menyampaikan enam tuntutan utama:
Mendesak KPK RI dan Kejati Sumut membentuk tim khusus untuk mengusut lonjakan kekayaan tidak wajar AN dan RWN
Melakukan audit forensik dan lifestyle audit terhadap seluruh aset, termasuk rumah mewah, kompleks perumahan, dan kendaraan yang diduga menggunakan fasilitas negara.
Memeriksa dan menindak dugaan gratifikasi dan suap saat menjabat Kepala Inspektorat (2017–2021) serta Sekda (2022–2025).
Mengusut praktik nepotisme dan konflik kepentingan atas jabatan strategis yang dikuasai pasangan suami istri tersebut.
Mendesak PPATK menelusuri aliran dana dan transaksi mencurigakan yang diduga terkait pencucian uang.
Menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan independen dan tidak terkesan melindungi pejabat yang diduga korup.
Koordinator aksi, Ardyansyah, didampingi Khoiriansyah Tanjung dan Mohammad Riski Tarigan menegaskan, mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut diabaikan.
“Kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar jika kasus ini tidak segera diusut,” tegas Ardyansyah di sela aksi.
Usai mengadakan aksi, salah seorang perwakilan dari pihak kejaksaan menerima pendemo dan menyampaikan agar pihak massa melaporkan kasus tersebut secara resmi terlebih dahulu.
“Silakan buat laporan dulu agar bisa kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” ujar perwakilan kejaksaan kepada peserta aksi.
Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menerima penjelasan tersebut.
(hm/pe)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
