Keterangan Gambar : Usai aspirasinya diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, para honorer foto bersama di Halaman Kantor Bupati Karo Kabanjahe (19/12)
RADARMEDAN.COM, KARO - Tenaga honorer di dinas pendidikan Kab. Karo yang berjumlah 1111 guru di tingkat SD dan SMP yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Pendidikan, kembali melakukan aksi damai untuk bertemu dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, mempertanyakan nasib mereka, yang menurut mereka belum merasa puas, jika masalah mereka tidak langsung disampaikan kehadapan Bupati Karo.
Padahal, sebelumnya guru honorer ini telah menggulirkan tuntutan mereka melalui unjuk rasa, selasa (17/12), namun tidak merasa puas atas jawaban yang diterima saat itu, sehingga banyak persepsi dan penilaian beragam pandangan dan persepsi atas usulan.
Demikian ditegaskan Interseba Milala sebagai juru bicara perwakilan 50 orang guru honorer, yang diterima Bupati Karo didampingi sejumlah SKPD, Kamis (19/12) pukul 10.00 Wib diruang Rapat Bupati Karo.
Menurut Interseba Milala sebagai juru bicara Forum Komunikasi Honorer Pendidikan datang menjumpai Bupati Karo saat ini, ingin menggulirkan 3 (Tiga) poin tuntutan yang belum ada penyelesaiannya.
"Pertama pihaknya mempertanyakan penambahan "Dana Kesejahteraan" honorer tenaga pendidikan yang sudah dijanjikan di P-ABPD, kedua Mengingatkan kembali agar kepala sekolah tidak semena-mena memberhentikan tenaga kependidikan honorer dan ketiga, menuntut Pemkab Karo untuk dapat mengangkat tenaga pendidikan honorer (non-kategori menjadi ASN di lingkungan pemkab Karo berdasarkan masa kerja 10 tahun ke atas)," papar Milala.
Hal senada dikemukakan Armada Sitepu, Elia boru Harahap dan Abdurahman Tarigan agar dalam Penambahan untuk meningkatkan mutu pendidikan, buatkan kajian agar bisa dinaikkan gaji kami kedepannya.
Menanggapi tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan terimakasih atas kedatangan perwakilan para guru honorer, dengan adanya pertemuan ini akan ada jalinan silaturahmi dan semua persoalan dapat dipecahkan sepanjang ada komunikasi, dan hindari menerima informasi sesat (hoaks).
"Namun, perlu diketahui dulu, bahwa pengangkatan guru Honorer adalah suatu kebutuhan sekolah masing masing, tentu dalam hal ini Bupati Karo tidak mengintervensi perekrutan guru honor, dalam arti kata, bukan kebijakan bupati selaku kepala daerah. Nah tentu ini kebijakan kepala sekolah dengan menggunakan anggaran dana 'BOS " untuk memberikan gajinya," tutur Terkelin Brahmana
Meskipun demikian lanjut Bupati, Pemda Karo tetap berupaya mensejahterakan guru honorer terkait gaji yang diterima dari dana BOS selama ini, namun jumlah gajinya bervariasi namun berorientasi kesanggupan dana BOS masing masing, selain itu tahun 2018 Pemda Karo sudah menganggarkan total guru honorer sebanyak 1111 guru SD /SMP dengan jumlah diterima per/orang 300.000 ribu.
"Terkait Pemberhentian sewenang wenang dari kepala sekolah bagi tenaga pendidik honorer, Terkelin menegaskan semua pasti ada aturan tidak semena mena atau gampang kepala sekolah memberhentikan, untuk itu kadisdik segera buatkan surat edaran kepada setiap sekolah agar memuat aturan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pemberhentian tenaga honorer," tegasnya
Kadisdik Kab. Karo Eddy Surianta Surbakti mengakui dana guru honorer selain dari dana BOS yang diperbolehkan 15 % diterima setiap per triwulan, sekitar 200-500 ribu. "Tergantung dana BOS, selebihnya dari dana APBD sebesar 3.9 milyard, sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah mereka terima tambahannya sebesar 300 ribu/orang.," ungkapnya
Sementara pelaksana tugas BKD Mulianta Tarigan menjelaskan terkait usulan pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) bagi tenaga honorer lebih dari 10 tahun keatas.
"Pertama buatkanlah data lengkap, bilamana ada nanti program pemerintah pusat merekrut PPPK, data sudah ada, tapi perlu dipahami untuk diangkat menjadi ASN harus ada regulasi yang mengatur, dimana ASN mengacu pada PP 11 tahun 2017, sedangkan PPPK mempedomani PP 49 Tahun 2017," kata Mulianta.
Lebih lanjut Mulianta menegaskan ketentuannya semua ini harus melalui seleksi, bukan cuma cuma diangkat, menjadi ASN dan PPPK.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan mengatakan tidak ada masalah jika kenaikan gaji honorer yang selama ini diterima melalui APBD Karo sebesar Rp 300 ribu, dinaikkan lagi, itu semua butuh kajian dinas pendidikan,.
"Jika memenuhi kajian dapat memungkinkan gaji dapat ditampung di P-APBD Karo 2020," ucapnya
Terpisah, mantan Anggota DPRD Karo Jidin Ginting, mengatakan bahwa guru honorer itu adalah dosa lama, oleh oknum oknum tertentu, sebab semasa dirinya menjabat DPRD Karo sudah mencium gelagat ini akan terangkat kepermukaan.
"Untuk itu jangan pernah masyarakat mau di iming imingi sesuatu, sehingga apa yang dilakukan tidak memlaui regulasi dan keluar dari rel dan koridor yang ada, mari kita bijak semuanya, dalam setiap menyikapi masalah," kata Jidin. (RT/RM)/PE/red
RADARMEDAN.COM, DELI SERDANG - Seorang pengendara motor terpaksa dievakuasi dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) pada Selasa (1/4/2025). Pengelola tol, PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT), segera mengambil tindakan setelah kejadian tersebut dilaporkan. Direktur Utama PT JKT, Thomas Dwiatmanto, menjelaskan bahwa pengendara . . .
RADARMEDAN.COM โ Sejumlah massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumut (APMS) menggeruduk Mapolda Sumatera Utara (Poldasu) pada Senin (24/3/2025). Mereka mendesak kepolisian segera menangkap Direktur Utama Bank Sumut yang telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik dan mengabaikan surat penjemputan paksa terkait dugaan tindak . . .
RADARMEDAN.COM โ Polda Sumatera Utara menggelar upacara serah terima jabatan Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Sumut yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut di Lapangan Ks. Tubun, Mapolda Sumut, pada Senin, 24 Maret 2025. Acara ini menjadi momentum penyegaran organisasi sekaligus menandai rotasi personel untuk . . .
RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebagai bentuk Komitmen Yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.A.P., didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Kepala Baperida melakukan kunjungan ke Ditjend Pembinaan,.Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang Lanjutan pembacaan tuntutan pembunuhan wartawan dan keluarga, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo di mulai Pukul 16:00 Wib Senin (17/03/2025) Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumut resmi menetapkan eks Kepala Cabang Bank Sumut Aeknabara, MEN, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, kuasa hukum Tianas Situmorang, Poltak Silitonga SH MH merasa keberatan. Penetapan MEN, eks kepala cabang Bank Sumut Aeknabara sebagai tersangka kasus Bank Sumut vs Tianas Situmorang . . .
RADARMEDAN.COM โ Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam surat telegram bernomor ST/489/KEP./2025 hingga ST/492/KEP./2025, sebanyak 46 perwira menengah dan tinggi mengalami pergeseran jabatan, baik dalam bentuk promosi, rotasi, maupun mutasi ke . . .
RADARMEDAN.COM - Puluhan papan bunga berjejer di depan Mapolda Sumut, Senin (10/3/2025), sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan kasus yang menyeret Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut. Papan-papan tersebut berisi pesan kekecewaan masyarakat terhadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut yang dinilai tidak . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima plus satu program prioritas pembangunan, selama memimpin Provinsi Sumut, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Surya (2025-2030). Lima program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). . . .
RADARMEDAN.COM โ Kasus dugaan penipuan sesama anggota kepolisian yang sempat viral di Sumatera Utara kini telah mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Perkara yang melibatkan Ipda RS dan Bripka Shcalomo, yang sebelumnya dilaporkan ke Propam Polda Sumut dan Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Sumut, resmi diselesaikan melalui . . .
