Keterangan Gambar : Usai aspirasinya diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, para honorer foto bersama di Halaman Kantor Bupati Karo Kabanjahe (19/12)
RADARMEDAN.COM, KARO - Tenaga honorer di dinas pendidikan Kab. Karo yang berjumlah 1111 guru di tingkat SD dan SMP yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Pendidikan, kembali melakukan aksi damai untuk bertemu dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, mempertanyakan nasib mereka, yang menurut mereka belum merasa puas, jika masalah mereka tidak langsung disampaikan kehadapan Bupati Karo.
Padahal, sebelumnya guru honorer ini telah menggulirkan tuntutan mereka melalui unjuk rasa, selasa (17/12), namun tidak merasa puas atas jawaban yang diterima saat itu, sehingga banyak persepsi dan penilaian beragam pandangan dan persepsi atas usulan.
Demikian ditegaskan Interseba Milala sebagai juru bicara perwakilan 50 orang guru honorer, yang diterima Bupati Karo didampingi sejumlah SKPD, Kamis (19/12) pukul 10.00 Wib diruang Rapat Bupati Karo.
Menurut Interseba Milala sebagai juru bicara Forum Komunikasi Honorer Pendidikan datang menjumpai Bupati Karo saat ini, ingin menggulirkan 3 (Tiga) poin tuntutan yang belum ada penyelesaiannya.
"Pertama pihaknya mempertanyakan penambahan "Dana Kesejahteraan" honorer tenaga pendidikan yang sudah dijanjikan di P-ABPD, kedua Mengingatkan kembali agar kepala sekolah tidak semena-mena memberhentikan tenaga kependidikan honorer dan ketiga, menuntut Pemkab Karo untuk dapat mengangkat tenaga pendidikan honorer (non-kategori menjadi ASN di lingkungan pemkab Karo berdasarkan masa kerja 10 tahun ke atas)," papar Milala.
Hal senada dikemukakan Armada Sitepu, Elia boru Harahap dan Abdurahman Tarigan agar dalam Penambahan untuk meningkatkan mutu pendidikan, buatkan kajian agar bisa dinaikkan gaji kami kedepannya.
Menanggapi tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan terimakasih atas kedatangan perwakilan para guru honorer, dengan adanya pertemuan ini akan ada jalinan silaturahmi dan semua persoalan dapat dipecahkan sepanjang ada komunikasi, dan hindari menerima informasi sesat (hoaks).
"Namun, perlu diketahui dulu, bahwa pengangkatan guru Honorer adalah suatu kebutuhan sekolah masing masing, tentu dalam hal ini Bupati Karo tidak mengintervensi perekrutan guru honor, dalam arti kata, bukan kebijakan bupati selaku kepala daerah. Nah tentu ini kebijakan kepala sekolah dengan menggunakan anggaran dana 'BOS " untuk memberikan gajinya," tutur Terkelin Brahmana
Meskipun demikian lanjut Bupati, Pemda Karo tetap berupaya mensejahterakan guru honorer terkait gaji yang diterima dari dana BOS selama ini, namun jumlah gajinya bervariasi namun berorientasi kesanggupan dana BOS masing masing, selain itu tahun 2018 Pemda Karo sudah menganggarkan total guru honorer sebanyak 1111 guru SD /SMP dengan jumlah diterima per/orang 300.000 ribu.
"Terkait Pemberhentian sewenang wenang dari kepala sekolah bagi tenaga pendidik honorer, Terkelin menegaskan semua pasti ada aturan tidak semena mena atau gampang kepala sekolah memberhentikan, untuk itu kadisdik segera buatkan surat edaran kepada setiap sekolah agar memuat aturan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pemberhentian tenaga honorer," tegasnya
Kadisdik Kab. Karo Eddy Surianta Surbakti mengakui dana guru honorer selain dari dana BOS yang diperbolehkan 15 % diterima setiap per triwulan, sekitar 200-500 ribu. "Tergantung dana BOS, selebihnya dari dana APBD sebesar 3.9 milyard, sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah mereka terima tambahannya sebesar 300 ribu/orang.," ungkapnya
Sementara pelaksana tugas BKD Mulianta Tarigan menjelaskan terkait usulan pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) bagi tenaga honorer lebih dari 10 tahun keatas.
"Pertama buatkanlah data lengkap, bilamana ada nanti program pemerintah pusat merekrut PPPK, data sudah ada, tapi perlu dipahami untuk diangkat menjadi ASN harus ada regulasi yang mengatur, dimana ASN mengacu pada PP 11 tahun 2017, sedangkan PPPK mempedomani PP 49 Tahun 2017," kata Mulianta.
Lebih lanjut Mulianta menegaskan ketentuannya semua ini harus melalui seleksi, bukan cuma cuma diangkat, menjadi ASN dan PPPK.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan mengatakan tidak ada masalah jika kenaikan gaji honorer yang selama ini diterima melalui APBD Karo sebesar Rp 300 ribu, dinaikkan lagi, itu semua butuh kajian dinas pendidikan,.
"Jika memenuhi kajian dapat memungkinkan gaji dapat ditampung di P-APBD Karo 2020," ucapnya
Terpisah, mantan Anggota DPRD Karo Jidin Ginting, mengatakan bahwa guru honorer itu adalah dosa lama, oleh oknum oknum tertentu, sebab semasa dirinya menjabat DPRD Karo sudah mencium gelagat ini akan terangkat kepermukaan.
"Untuk itu jangan pernah masyarakat mau di iming imingi sesuatu, sehingga apa yang dilakukan tidak memlaui regulasi dan keluar dari rel dan koridor yang ada, mari kita bijak semuanya, dalam setiap menyikapi masalah," kata Jidin. (RT/RM)/PE/red
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
_(1).jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
