Keterangan Gambar : Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat saat melaksanakan "Ombudsman On The Spot Monitoring" di Bakit Batabuah Agam, Kamis, 10/10/2024.
RADARMEDAN.COM, AGAM - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menyoroti kinerja aparatur pemerintah dan pihak yang berwenang tentang masih banyaknya warga korban bencana banjir bandang lahar dingin atau dampak erupsi gunung merapi beberapa bulan. Diketahui sampai saat ini masih banyak yang belum menerima bantuan.
Hal ini disampaikan oleh Plt Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidin saat melaksanakan "Ombudsman On The Spot Monitoring" penyelenggaraan pelayanan publik pasca bencana di Bakit Batabuah Agam, Kamis, 10/10/2024.
Kegiatan Monitoring ini bertujuan mempermudah penerbitan surat dan dokumen penting bagi warga terdampak bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu.
"Hal ini dilaksanakan karena kami menerima banyak keluhan masyarakat tentang banyaknya dana hingga saat ini belum terpakai, Datanya masih diuji publik serta belum ada SK dari pemerintah daerah ," ungkap Adel.
Lebih lanjut Adel menyampaikan sejak awal memang telah ada layanan untuk masyarakat bencana tetapi masih ada sisa layanan yang sifatnya administratif seperti KTP, KK, Ijazah Sertifikat Tanah, buku yang belum dapat pergantian karena rusak atau hilang karena akibat bencana.
" Menyelesaikan ini, butuh layanan afirmatif dengan metode jemput bola karena tidak mungkin warga akan memikirkan dimana dokumennya saat musibah terjadi, korban tidak harus datang ke tempat pelayanan, sebaliknya harus di datangi, " tegas Adel.
Ia mencontohkan bantuan Rp 11 milyar untuk cetak sawah atau penambahan lahan baku hingga saat ini terkendala masalah teknis di Dinas pertanian Sumbar. Nah ini yang memperlambat untuk pelayanan kepada masyarakat bencana, ini yang kami minta percepatan kepada pemerintah sehingga warga tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah," tutup Adel
Jurnalis : Rizki Ahmad Rifandi/pe
TAG : sumatera-barat