Keterangan Gambar : Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, raih penghargaan nasional Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024, di Ballroom 1 Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Jumat (29/11).
RADARMEDAN.COM, SUMBAR - Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, raih penghargaan nasional Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024, di Ballroom 1 Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Jumat (29/11).
Apresiasi tertinggi dari Komisi Informasi Pusat diserahkan bagi 10 desa terbaik nasional, dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah menteri dan wakil menteri, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gubernur Sumbar dan tujuh gubernur lainnya, serta Bupati Pasaman Sabar AS, dan sembilan bupati lainnya.
Ada tiga kategori yang ditetapkan bagi 10 desa terbaik tahun 2024, yakni desa maju, desa berkembang dan desa tertinggal.
Menko AHY dalam pidato tanpa teks, menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, guna merangsang tumbuhnya partisipasi dan kepedulian masyarakat.
"Ada 17.000 pulau dari aceh hingga papua. Bicara keterbukaan informasi, harus dilengkapi infrastruktur dan perangkat digitalnya. Seluruh anak bangsa harus memperoleh informasi yang sama," kata Menko AHY.
Menurutnya, negara demokrasi bukan seperti kastil dengan benteng-benteng kokoh yang mengelilinginya, tapi negara hendaknya seperti rumah kaca yang bisa dilihat secara transparan.
Dijelaskan AHY, sejalan dengan komitmen Pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming, melalui visi dan misi Astacita yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, maka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien harus terselenggara secara baik dan efektif.
Kepada generasi muda, AHY mengingatkan jangan menjadi konsumen berita yang disinformasi, karena akan sangat membahayakan bagi perkembangan generasi muda ke depannya.
Ketua KI Pusat, Doni Yusgiantiro dalam laporan menyebutkan, bahwa pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi bagi lembaga negara, pemerintahan pusat hingga daerah dan desa.
"Sebagai badan publik, pemerintah Desa juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu pemerintahan yang transparan akuntabel, efektif dan efisien, sehingga mendapatkan kepercayaan dari publik, dan masyarakat desa.
"Melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka, akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Karenanya, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dikelola secara transparan, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dan terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan dan pemerintahan di desa", jelas Ketua KI.
Turut disampaikan, penghargaan tidak sekedar menjadi simbol prestasi, namun jadi pemicu semangat membangun desa. "Teruslah terus berinovasi dan beradaptasi dengan berbagai pihak, untuk kemajuan desa," pesan Ketua KI Pusat.
Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang lahir pada tanggal 30 April 2008, dimandatkan kepada Komisi Informasi. Fungsinya untuk mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa, guna mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang terbuka dan informatif bagi masyarakatnya untuk pengembangan diri dan sosial.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komisi Informasi Pusat juga menggelar seminar “Keterbukaan Informasi Publik Nasional yang Berkualitas sebagai Acuan Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan me-Launching Literatur Keterbukaan Informasi.
Jurnalis Rizki Ahmad Rifandi/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
