Keterangan Gambar : Dedi Hutabarat SH dari Fraksi Partai Perindo yang sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD Taput langsung turun kelokasi bersama Anggota DPRD Taput lainnya. Frido Sinaga dari Partai PDIP, Ferry Siregar Partai Demokrat,Oki Sibarani Partai Golkar dan Sahala Lumbantobing dari Partai PKB. (Kamis, 4/9/2025) Ist.
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Maraknya penebangan kayu pinus di kabupaten Tapanuli Utara khususnya di kecamatan Tarutung Desa Parbaju Toruan menjadi perhatian publik, pasalnya pengambilan kayu tersebut diduga tidak memiliki dokumen lengkap termasuk yang mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun kerusakan bangunan aset pemerintah,seperti jalan usaha tani yang dibangun dari anggaran APBD Daerah dan Dana Desa.
Menanggapi hal tersebut belum lama ini DPRD Taput melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dan menyimpulkan kegiatan pengambilan kayu di Dusun Pea agar diberhentikan dan pihak pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, pihak desa maupun kehutanan melakukan reboisasi mengingat lokasi pengambilan Kayu Pinus terletak di bibir tebing sungai Situmandi.
Namun sangat di sayangkan Hasil RDP tertanggal 29 Agustus 2025 yang di hadiri Pemangku Kepentingan, Kepala Desa, Camat dan instansi pemerintah yang terkait tampak terabaikan oleh sikap pengusaha dan kurangnya pengawasan dari pihak desa pasalnya pengambilan kayu pinus di dusun Peatolong masih tetap berjalan.
Mendengar informasi tersebut dari masyarakat, Dedi Hutabarat SH dari Fraksi Partai Perindo yang sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD Taput langsung turun kelokasi bersama Anggota DPRD Taput lainnya. Frido Sinaga dari Partai PDIP, Ferry Siregar Partai Demokrat,Oki Sibarani Partai Golkar dan Sahala Lumbantobing dari Partai PKB.
Dalam keterangannya ke media Radarmedan.com, Kehadiran Anggota DPRD Taput dilokasi terkait dengan adanya laporan masyarakat bahwa dilokasi Peatolong masih beroperasi pengambilan kayu pinus.
"Benar saya dan beberapa rekan anggota dewan langsung turun kelapangan dengan adanya laporan masyarakat, sebelumnya sudah kita lakukan dalam rapat dengar pendapat Minggu lalu dengan menghadirkan instansi terkait supaya kegiatan tersebut di hentikan, mengingat dampak lingkungan yang dapat berakibat fatal dengan kondisi yang mengakibatkan bencana,jadi itu harus benar benar dihentikan, kita tidak mau masyarakat menjadi korban akibat pengambilan kayu pinus di lokasi sungai, ratusan warga akan mengalami dampaknya, jadi kita tegaskan tidak ada lagi kegiatan dilokasi tersebut, Pemkab harus tegas dengan situasi ini karena yang kita hadapi masyarakat. Dan ini Diberlakukan di kecamatan lain juga,harus benar benar ditinjau lokasinya jangan asal asalan memberikan izin kepada pengusaha," tutur Dedi Hutabarat kepada media, Kamis 4 September 2025.
Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis 4 September 2025 membenarkan bahwa pihaknya ikut mendampingi Dewan kelokasi atas laporan masyarakat.
"Bernar dek,semalam kami turun kelapangan karena ada laporan masyarakat masih ada pengambilan kayu dilokasi Peatolong. Jadi hari ini pemilik kayu dan masyarakat diundang untuk rapat di kantor desa sekitar jam 3 sore. Selanjutnya nanti kita komunikasikan," terang Heber.
Dahlia'S/PE
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
