LSM BAKKIN Minta Pekerjaan Proyek PLTMH SIpoholon Patuhi Peraturan Keselamatan Kerja

RADARMEDAN.COM, TAPUT - Pembangunan sumberdaya energi tentunya sangat di idamkan setiap masyarakat dan pemerintah, dimana sumberdaya energi akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada intinya semua elemen masyarakat pasti akan mendukung segala upaya pemerintah dalam mencari sumber tambahan PAD,salah satunya adalah PLTMH yang ada di Kecamatan Sipoholon dan harapannya meningkatkan ekonomi masyaraka Taput khususnya daerah sekitar Proyek PLTMH.

Rabu (15/06) LSM BAKKIN didampingi media turun ke lokasi proyek untuk investigasi maupun kontrol sosial terkait proyek tersebut, karena sebelumnya terbit berita di media (09/06) beredar bahwa perusahaan atau pekerja atau pemilik proyek diduga Acuh terhadap K3 dan Prosedur Keselamatan lainnya.

Saat Pengurus LSM dan awak media konfirmasi langsung ke pekerja proyek (Warga Negara Asing,red) tampak mengayuhkan tangan seakan mengusir LSM dan media dan tidak  kooperatif ketika dikonfirmasi media dengan alasan pemilik proyek tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Seharusnya untuk kemudahan komunikasi terhadap masyarakat dan lainya, kita berharap perusahaan ini menyediakan seorang penerjemah bahasa (Transletter)," ucap Lamhot pengurus LSM BAKKIN.

Pada waktu yang sama (15/06) Pengurus LSM dan media beserta Dinas Perizinan Taput beserta Humas perusahaan menyusuri proyek tersebut, disana ditemukan ada pengelasan pipa yang dinilai tidak sesuai Prosedur Pengelasan.

Alasannya, bahwa tukang las diduga kuat tidak mempunyai sertifikat las yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja,

"Setiap juru las menurut pengetahuan kami wajib mempunyai sertifikat Juru Las yang dikeluarkan oleh Kemenakertrans," ungkap Lamhot yang juga salah seorang Ahli K3 Umum bersertifikat.

Ia menambahkan karena Juru las wajib terdaftar di Kemenakertrans dan sertifikatnya wajib ditanda tangani oleh Dirjen atau Menteri. 

Dugaan ini bukan tidak beralasan, menurut sumber salah seorang Ahli Inspektur Las Bersertifikat, Walman Pardosi mengatakan sertifikasi merupakan kewajiban pekerja las.

 "Setiap Juru Las Wajib mempunyai sertifikat Juru Las, dan itu dikeluarkan oleh Kementerian terkait, beda lagi kalau dia di ruang lingkup SKK Migas,yang mengeluarkan sertifikat ya SKK migas, tapi kalau proyek itu di luar Migas sudah tentu yang mengeluarkan Sertifikatnya Kemenakertrans," pungkas Walman yang juga telah memiliki sertifikat Sebagai Inspektur Las.

Menanggapi proyek pengelasan , anggota LSM BAKKIN Taput ingin mempertanyakan terkait sertifikasi juru las tersebut, tetapi dalam pantauan dilapangan tidak ditemukan yang dianggap memahami proyek tersebut secara detail.

"Kita ingin mempertanyakan hal sertifikat Juru las ini, tapi kita bingung tidak tau bertanya ke siapa," ungkap Lamhot kepada Radarmedan.

Lamhot dari LSM BAKKIN Taput berharap hal temuan negatif dalam pelaksanaan proyek tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Kami sebagai pengurus LSM di Taput pada intinya akan mendukung penuh segala upaya pemerintah dalam mendongkrak PAD demi kemakmuran Masyarakat Tapanuli Utara, tentunya tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

Saat wartawan media ini mencoba bertanya ke salah seorang staff Dinas Perizinan Tapanuli Utara, Toni Sitorus tidak bisa berkomentar banyak.

"Karena saya kurang paham, tidak bisa berkomentar banyak," kata Sitorus.

Dahlia Simorangkir/PE

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan