Kabar Gembira Buat Ojol! Potongan Resmi Sisa 8 Persen, FSPEED Gelar Doa Bersama
Oleh : Radar Medan | 11 Mei 2026, 08:03:18 WIB | 👁 1527 Lihat Komunitas
Keterangan Gambar : Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) menggelar kegiatan "Doa Bersama Ojol". Minggu (10/5/2026)
RADARMEDAN.COM, Jakarta – Kabar gembira datang bagi jutaan pengemudi ojek online (Ojol) di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur batas maksimal potongan komisi aplikator menjadi hanya 8 persen.
Menyambut kebijakan bersejarah ini, Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) menggelar kegiatan "Doa Bersama Ojol".
Berdasarkan rilis yang diterima redaksi Radarmedan.com pada Senin (11/5/2026), kegiatan doa bersama tersebut di kedai "Kopi Besok Pagi" pada hari Minggu (10/5/2026) pagi. Acara penuh haru dan rasa syukur ini dihadiri oleh jajaran pengurus FSPEED beserta rekan-rekan pengemudi online dari berbagai wilayah.
Tonggak Sejarah Baru Kesejahteraan Ojol
Perpres yang resmi ditandatangani oleh Presiden pada 1 Mei 2026 ini dinilai sebagai tonggak penting dari perjuangan panjang para pahlawan aspal di Tanah Air. Melalui payung hukum baru ini, setiap pengemudi ojol dipastikan akan menerima 92 persen dari total pendapatan perjalanan mereka. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan sekaligus memberikan jaring perlindungan sosial yang lebih memadai bagi para mitra driver.
Dalam momentum doa bersama tersebut, FSPEED menyampaikan empat poin pernyataan sikap terkait terbitnya Perpres 27/2026:
Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keluarnya Perpres yang telah lama menjadi harapan baru bagi jutaan pengemudi online di Indonesia.
Apresiasi Kepada Pemerintah & Pejuang Ojol: FSPEED menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, jajaran pemerintah, serta seluruh elemen federasi, serikat, wadah, aliansi, dan rekan-rekan *driver* yang gigih mengawal aspirasi ini hingga sah menjadi kebijakan.
Pengawasan Ketat Biaya Tersembunyi: FSPEED mendoakan sekaligus akan mengawal agar implementasi Perpres di lapangan berjalan nyata. Mereka menolak keras segala bentuk praktik akal-akalan atau "biaya tersembunyi" (*hidden fee*) dari aplikator melalui pengalihan potongan ke skema lain yang pada akhirnya tetap merugikan pengemudi.
Dorongan Undang-Undang Pekerja Platform: Menegaskan bahwa Perpres ini adalah momentum penting. FSPEED mendesak pemerintah agar langkah ini dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Pekerja Platform Digita guna menjamin hak kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian hubungan kerja yang lebih manusiawi.
"Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan aplikator, dapat menjalankan amanat Perpres ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya ekosistem transportasi online yang adil, sehat, dan berkelanjutan,"* ujar Abah Yanto, Deputy Presiden FSPEED melalui keterangannya.
Pemberlakuan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini ditunggu-tunggu realisasi penuhnya agar dapat segera diimplementasikan oleh seluruh aplikator ojek *online* yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali. (Red)HM
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .