Keterangan Gambar : Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didampingi Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba, Senin (13/7/2026).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didampingi Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba, Senin (13/7/2026).
Dalam nota pengantar yang dibacakan Bupati Toba, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.288.418.122.651,00. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan mencapai Rp1.220.313.353.032,13.
Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp126.588.191.248,13, pendapatan transfer sebesar Rp1.083.520.095.928,00, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10.205.065.856,00.
Sementara itu, belanja daerah meliputi belanja operasi sebesar Rp826.737.528.636,00, belanja modal Rp176.307.352.085,00, belanja tidak terduga Rp20.000.000, serta belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota dan desa sebesar Rp6.986.843.867,00, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa sebesar Rp233.948.977.677,00.
Bupati Toba berharap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dapat dibahas bersama DPRD Kabupaten Toba sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Nota pengantar tersebut dibacakan Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus. Ia menjelaskan bahwa perubahan perda dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Beberapa perubahan yang diusulkan di antaranya penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah sehingga dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, penghapusan retribusi atas sejumlah layanan administrasi kesehatan seperti legalisasi surat keterangan yang dikecualikan sebagai objek retribusi jasa umum, serta penyesuaian ketentuan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar dipungut di wilayah tempat pengambilan mineral tersebut.
Melalui nota pengantar tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba berharap kedua ranperda dapat dibahas bersama DPRD dan memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Toba.(Asa)/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
