Keterangan Gambar : Ilustrasi
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bidang kesehatan di puskesmas dan jaringannya. BOK merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan.
Pengelolaan dana BOK puskesmas dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kepala puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BOK puskesmas.
Tujuan penggunaan BOK yang bersumber dari APBN mencakup meningkatkan pelayanan puskesmas, menipiskan kesenjangan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit, serta mendukung kegiatan puskesmas dan jaringannya, termasuk poskesdes dan posyandu. Selain itu, BOK juga bertujuan mendukung percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas.
Untuk menyikapi program tersebut, sejumlah puskesmas di Tapanuli Utara dinilai perlu diawasi dalam penggunaan dana BOK.
Seperti halnya Kepala UPTD Puskesmas Janji Angkola, dr. Tri Simatupang, yang beberapa kali dicoba ditemui wartawan di kantornya, tetapi tidak pernah berhasil. Bahkan, saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia tidak memberikan respon.
Diketahui, Kepala Puskesmas Janji Angkola telah menjabat kurang lebih lima tahun. Namun, ia memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp.
Perlu diketahui, penggunaan dana BOK dari tahun 2022 hingga 2024 perlu mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum (APH). Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2024, dana BOK di Puskesmas Janji Angkola mencapai Rp929.873.000 dengan rincian untuk PMT Lokal, penurunan AKI dan AKB, upaya deteksi dini, insentif UKM, serta manajemen Puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan, Alexander Gultom, saat dikonfirmasi terkait Kepala Puskesmas Janji Angkola melalui chat WhatsApp, berjanji akan menyampaikan informasi yang disampaikan media.
"Terima kasih atas informasinya. Nanti saya sampaikan kepada yang bersangkutan," terangnya lewat pesan singkat.
Okto GM Sihombing, S.H., kepada Radarmedan.com berharap agar bupati yang baru segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, khususnya di sektor kesehatan.
"Anggaran itu bukan hak pribadi yang bisa dikelola semaunya. Hak tenaga medis harus diberikan sesuai peruntukannya, baik itu pembayaran jasa pelayanan medis maupun insentif lainnya. Inspektorat jangan sampai bermain mata dalam pemeriksaan anggaran. Pengawasan harus lebih efektif dan transparan. Jika jelas-jelas penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya, kami akan mengawal APH untuk memeriksa penggunaan BOK maupun JKN di wilayah Tapanuli Utara. Jangan sampai terjadi pembiaran ke depannya. Harus ada efek jera," tuturnya, Kamis, 6 Maret 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Janji Angkola belum bersedia memberikan keterangan.
(Dahlia'S)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)